Magetan

Apes, UPTD Sarangan Dibubarkan

MAGETAN – Nasib apes dirasakan Kuswinardi, eks kepala UPTD Sarangan. Bagaimana tidak, UPTD yang pernah dikepalainya dibubarkan. Namun, dia masih saja menjalankan tugas layaknya kepala UPTD. Kendati kini statusnya hanya staf bidang pengelolaan pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Magetan. ‘’Masih menjalankan tugas seperti biasa,’’ kata Kepala Disparbud Bambang Setiawan.

Bahkan, tugasnya kini semakin berat. Pagi, dia harus mengikuti apel di kantor disparbud di Jalan Tripandita. Setelah itu, dia harus segera bertolak ke kawasan wisata Sarangan. Dia harus mengontrol kegiatan pemungut retribusi, mulai tiket masuk hingga petugas parkir. Maklum saja, jika tidak diawasi, kinerja pemungut retribusi itu bisa seenaknya. ‘’Kantornya sudah tidak ada, tapi tugasnya masih seperti kepala UPTD,’’ ujarnya.

Meski tugasnya tetap sama, sayangnya tunjangan yang semula diterimanya kini sudah tidak lagi. Hanya menerima gaji pokok setiap bulannya. Namun, golongan PNS-nya tetap. Penghapusan UPTD itu tidak berpengaruh pada status kepegawaiannya; hanya pada jabatannya. Di mana, dia yang merupakan PNS eselon IV akhirnya hanya menjadi staf. ‘’Ya, mau bagaimana lagi. Karena aturannya (UPTD) harus dihapus,’’ paparnya.

Keberadaan UPTD itu memang dikaji ulang. Yakni, dari dampak terbitnya Permendagri No. 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Di mana, dari hasil pengkajian itu UPTD Sarangan tidak memenuhi syarat sebagai UPTD. Sehingga, harus dibubarkan oleh bagian organisasi dan tata laksana (ortala) sekretariat daerah Kabupaten Magetan. ‘’Hanya beberapa OPD (organisasi perangkat daerah, Red) yang diperbolehkan untuk membentuk UPTD,’’ katanya.

Sejatinya, keberadaan UPTD itu diakui Bambang begitu penting untuk pengelolaan wisata Sarangan. Sebab, pariwisata Sarangan merupakan kawasan, bukan hanya pada Telaga Sarangan. Apalagi, lokasi wisata itu berada jauh dengan kantor disparbud. UPTD itu akan menjadi kepanjangan tangan disparbud. ‘’Tapi kan itu aturan dari pusat. Kami yang berada di daerah hanya bisa melaksanakan,’’ ungkapnya.

Kendati UPTD itu sudah tak eksis lagi, namun Bambang memastikan tidak mengganggu pengelolaan kawasan wisata Sarangan selama ini. Penarikan retribusi di sana masih seperti biasa. Bambang pun memilih menunggu petunjuk dari Bagian ortala dan badan kepegawaian daerah (BKD) apakah perlu mengajukan pembentukan UPTD lagi atau tidak. ‘’Sampai sekarang ini tidak ada masalah. Karena, prinsipnya hanya strukturnya yang hilang, tapi personelnya tetap,’’ pungkasnya. (bel/c1/rif)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button