Advertorial

APBD Kabupaten Madiun 2021 Digedok Rp 1,8 Triliun

Prioritaskan Korona, Pembangunan Tak Dilupakan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – DPRD memberi catatan terhadap APBD Kabupaten Madiun 2021 sebesar Rp 1,8 triliun yang disahkan Senin (30/11). Implementasinya harus berorientasi pada sektor kesehatan dan ekonomi. ‘’Karena APBD 2021 fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono usai rapat paripurna penandatanganan kesepakatan raperda APBD 2021.

Kekuatan APBD tahun depan turun sekitar Rp 182 juta dari tahun ini Rp 1,9 triliun. Salah satu penyebabnya, kucuran dana dari pemerintah pusat berkurang. ‘’Karena itu, dana transfer dari pusat harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,’’ ujarnya.

Kendati anggaran terbatas, Fery mewanti-wanti urusan pembangunan tidak dilupakan. Eksekutif diminta menerapkan skala prioritas dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan. Antara lain, peningkatan infrastruktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi.

Tidak ketinggalan urusan ketertiban umum, perlindungan sosial, serta penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan publik. ‘’Dengan APBD ini, kami segera membahas beberapa perda tahun depan,’’ terang politikus PDI Perjuangan tersebut.

Pengambilan keputusan diawali penyampaian rangkaian proses pembahasan. Melibatkan badan anggaran (banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta empat komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya.

Kemudian, Fery menanyakan kepada 38 anggota DPRD yang hadir ihwal raperda APBD 2021 ditetapkan perda. ‘’Setuju,’’ seru puluhan anggota dewan yang disusul ketukan palu satu kali oleh pimpinan rapat.

Bupati Madiun Ahmad Dawami menekankan, prioritas tahun depan tetap penanganan korona. Namun, bukan semata-mata penanganan virusnya, melainkan juga efek yang ditimbulkan. Dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial. ‘’Infrastruktur tetap jalan dalam rangka menopang ekonomi agar tetap bergeliat,’’ ujarnya.

Kaji Mbing, sapaan bupati, tidak memungkiri ada sejumlah kegiatan belum ter-cover dalam APBD 2021. Sebab, pihaknya menimbang skala prioritas. ‘’Ketika prioritas pertama sudah selesai, pasti akan dilanjutkan ke skala prioritas berikutnya,’’ ucapnya. (den/c1/cor/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button