Madiun

Alumni Batal Jadi Bakal CPNS, Unesa Akan Surati Jokowi

MADIUN – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kecewa dengan pembatalan dua alumninya sebagai bakal CPNS 2018 Pemkab Madiun. Perguruan tinggi (PT) itu berniat melayangkan surat keberatan yang ditembuskan hingga Presiden RI Joko Widodo. ‘’Surat kami tujukan untuk enam lembaga,’’ kata Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Unesa Dwi Cahyo Kartiko.

Kekecewaan itu dilatarbelakangi dua hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Men PAN-RB nomor B/480/M.SM.01.00/2018 ihwal perubahan Permen PAN-RB 38/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS. Paragraf terakhir dari isi keputusan itu menjabarkan persyaratan pelamar tidak lagi melihat akreditasi prodi. Artinya, keputusan mendiskualifikasi karena persoalan jeda akreditasi bertabrakan dengan SE tersebut. ‘’Seharusnya sudah tidak jadi masalah,’’ sergahnya.

Kekecewaan lainnya dari BKD. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu dinilai tidak punya iktikad baik mencari titik temu dan solusi atas persoalan akreditasi. Dia menilai tidak ada keseriusan menyelesaikan persoalan alumninya. Klarifikasi Jumat lalu (15/2) merupakan penugasan mewakili rektor Unesa. Sementara yang menerima hanya sekelas staf. Bukan kepala BKD yang bisa mengambil kebijakan. ‘’Sebagai lembaga besar, kami ingin ada titik temu karena punya tanggung jawab terhadap alumni,’’ tutur Cahyo.

Dia menjelaskan langkah membuat surat keberatan lantaran lembaganya merasa dirugikan. Termasuk alumni yang didiskualifikasi karena sudah melalui perjuangan berat. Melewati seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Pihaknya tidak ingin kasus tersebut berkelanjutan. Bahkan terulang dengan menimpa alumni lain di kemudian hari. Almuni yang di-TMS juga akan membuat surat keberatan karena punya hak. ‘’Kami sebagai lembaga yang menaungi mahasiswa dan para alumni berkewajiban mengawal sampai akhir,’’ tegasnya.

Cahyo menduga persoalan akreditasi prodi hanya dialami alumni yang mendaftar CPNS Pemkab Madiun. Berdasar pada nihil komplain masuk dari daerah lain, meski belum memiliki daftar pastinya. ‘’Sepertinya daerah lain tidak bermasalah seperti Kabupaten Madiun,’’ ucapnya kepada Radar Mejayan.

Pihaknya masih berkonsultasi dengan biro hukum PT terkait data tulis surat. Secepat mungkin surat keberatan itu dikirimkan. Sebab, kaitannya adalah melayani dan diburu waktu atas haknya alumnus. ‘’Tembusannya bupati, gubernur, Mendagri, Men PAN-RB, Komisi ASN, dan presiden,’’ bebernya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

One Comment

  1. Syarat awal hrs ada akreditasi… jk ini diangkat dg kebijakan…. ya semua se Indonesia ya protes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button