Madiun

Abaikan Sengketa, Tetap Lantik Cakades Terpilih

DPMD Hormati Langkah Hukum Pihak Tidak Puas

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 di empat desa tidak membendung langkah Pemkab Madiun melantik para cakades terpilih. Kades Pucangrejo, Sawahan; Klitik, Wonoasri; Kertobanyon; dan Geger, tetap diambil sumpahnya bersama 53 kades lain Jumat (6/12).

Pengukuhan itu mengesampingkan gugatan empat calon kepala desa (cakades) yang tidak terima hasil pemungutan suara 16 Oktober lalu. Kabarnya, mereka mengajukan upaya hukum karena hasil rangkaian mediasi buntu. ‘’Persoalan gugatan tidak memengaruhi pelantikan,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono usai acara pelantikan dan serah terima jabatan 57 kades di Pendapa Muda Graha.

Joko menjelaskan, tahapan pilkades yang dimulai Agustus lalu wajib dilanjutkan. Pelantikan yang sudah dijadwalkan tidak bisa ditunda. Di sisi lain, pihaknya menghormati langkah empat cakades. Namun, dia enggan berspekulasi kala disinggung pembatalan kades bila gugatan cakades di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Surabaya dikabulkan. ‘’Yang jelas kami akan menghormati keputusan itu dan menyesuaikan ketentuan. Seperti apa tindak lanjutnya, bergantung putusan,’’ ujarnya.

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyebut penyelesaian masalah gugatan pilkades ditangani tim khusus. Hanya, dia belum memperoleh informasi perkembangannya. Saat ini, pihaknya lebih fokus pada upaya menyatukan kembali masyarakat desa yang terbelah. ‘’Merukunkan kembali setelah sebelumnya berbeda pilihan cakades,’’ katanya.

Kaji Mbing, sapaan Ahmad Dawami, menekankan bahwa itu sebagai tugas pertama puluhan kades pasca dilantik. Tangung jawab menyatukan warga yang punya pilihan sama, berbeda, atau golput. Itu penting untuk memutar roda pembangunan desa. Sebab, konsep yang dibangun adalah keterlibatan aktif masyarakat dan responsifnya pemerintah. ‘’Kades harus menekan perselisihan,’’ pintanya.

Dalam sambutannya, bupati menekankan kewajiban kades menyelenggarakan pemerintahan yang linier dengan pemkab. Dana ter-plotting dalam APBDes harus mengacu visi dan misi. Implementasinya harus disesuaikan prioritas. Memetakan anggaran untuk pembangunan fisik yang urgen. Juga mengurai permasalahan yang harus segera diselesaikan. ‘’Agar nantinya bisa sejalan,’’ tutur Kaji Mbing.

Dia menyebut, kontrol dilakukan agar anggaran tidak melenceng dari visi dan misi. Pihaknya akan melakukan koreksi pada tahap perencanaan. Anggaran yang besar tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat seremoni. ‘’Jangan terjebak yang penting ada SPj (surat pertanggungjawaban, Red),’’ tegasnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close