Madiun

71.845 Kartu Tani Belum Tercetak

Mustahil Tepat Waktu

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Komisi B DPRD Kabupaten Madiun meminta pemkab menunda pembelian pupuk subsidi dengan kartu tani. Dinas pertanian dan perikanan (disperta) dinilai belum siap menjalankan program amanat Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor 498/SR.320/08/2020 itu. ‘’Kami mendorong penundaan,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat Kamis (27/8).

SK yang diteken 19 Agustus 2020 itu memaparkan bahwa syarat membeli pupuk subsidi harus petani pengantong kartu tani. Kebijakan itu bakal diterapkan 1 September. Persoalannya, dari total 72 ribu petani yang tercantum dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), baru 155 yang memiliki kartu tani.

Data tersebut dari Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun. Kemarin komisi B mengundang rapat dengar pendapat (RDP) disperta, KTNA, dan wakil distributor. Hearing selama dua jam sejak pukul 10.00 itu membahas sejauh mana upaya eksekutif menindaklanjuti program pemerintah pusat. ‘’Ternyata masih banyak kartu tani yang belum dibuat,’’ ujar Wahyu.

Komisi B ragu kekurangan pembuatan kartu bergambar dua petani di tengah sawah itu sanggup terselesaikan. Selain kekurangannya mencapai puluhan ribu, waktu pelaksanaan program tinggal empat hari kalender sejak selesainya RDP. Ibarat kisah Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam semalam, 71.845 kartu tani harus tercetak dalam empat malam. ‘’Kondisi Kabupaten Madiun saat ini masih belum siap untuk menerapkan kebijakan kartu tani,’’ kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Wahyu mengatakan, pihaknya paham bila program merupakan kebijakan nasional. Bila sifatnya tidak bisa ditunda, maka disperta harus bekerja ekstrakeras. ‘’Perlu percepatan pembuatan kartu tani agar segera terselesaikan,’’ ucapnya.

Bukan hanya legislatif yang sangsi, Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno juga menilai program mustahil bisa dijalankan tepat waktu. ‘’Kekurangannya tidak mungkin dipenuhi di sisa waktu yang ada. Ini sudah Agustus akhir,’’ katanya.

Suharno khawatir timbul permasalahan bila program tetap dijalankan. Para petani yang saat ini telah menanam padi tentu butuh pupuk. Mereka tentu memprioritaskan pupuk subsidi. ‘’Bagaimana jadinya kalau yang tidak punya kartu tani tidak boleh membeli pupuk subsidi? Apalagi distributor dan kios juga tidak akan berani menjual,’’ paparnya.

KTNA berharap pemkab segera mengambil tindakan. Memprioritaskan nasib para petani. ‘’Kami bukan menolak kebijakan, tapi keberatan dengan waktu yang ada. Kabupaten Madiun belum siap menjalankan SK,’’ ujar Suharno. (den/c1/cor)

Disperta Bersedia Ajukan Penundaan

SEMENTARA, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo menyebut bahwa pencetakan kartu tani bukan ranah daerah. Urusan itu ada di tangan pemerintah pusat dengan menggandeng pihak ketiga. ‘’Tugas kami hanya menginput data di e-RDKK,’’ katanya usai hearing di Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Kamis (27/8).

Sodik juga kurang tahu mengapa baru 155 petani yang mendapat kartu tani. Bila dipersentasekan, belum ada satu persen dari total 72 ribu petani yang terdaftar di e-RDKK. Dia mengklaim proses pengunggahan puluhan ribu nama oleh lembaganya telah sesuai prosedur. ‘’Kami segera berkoordinasi dengan Kementan dan BNI (pihak ketiga yang digandeng, Red) untuk mempercepat penerbitan kartu tani, setidaknya pekan pertama September,’’ bebernya.

Dia coba berpikiran positif atas penerbitan SK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 498/SR.320/08/2020 pada 19 Agustus 2020. Dengan pelaksanaan pembelian pupuk subsidi memakai kartu tani 1 September mendatang. Tempo dua pekan itu diyakini berdasarkan pertimbangan. ‘’Insya Allah bisa terselesaikan. Kesepakatan itu (Kementan dengan BNI, Red) akan kami kawal,’’ ucapnya.

Sodik mengatakan, potensi pencetakan kartu tani tidak bisa selesai tepat waktu, tetap ada. Bila itu terjadi, pihaknya akan mengajukan penundaan pelaksanaan program ke Kementan. ‘’Tapi, keputusannya tetap di tangan pemerintah pusat,’’ ujar mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tersebut. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button