Advertorial

7 Fraksi DPRD Kota Madiun Kompak Setujui Raperda P-APBD 2021

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Berbagai upaya menekan laju persebaran Covid-19 yang dilakukan pemkot selama ini mendapat apresiasi kalangan legislatif. Kendati demikian, wakil rakyat meminta dinas terkait memperluas tracing. ‘’Harapannya, tracing masif ini dilaksanakan sesingkat-singkatnya. Begitu ada yang terkonfirmasi, segera dipisahkan dari yang sehat,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya (AR) BMS, Jumat (27/8).

AR mengungkapkan hal itu usai penandatanganan berita acara persetujuan raperda tentang perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2021. Tujuh fraksi kompak menerima dan menyetujui raperda yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) tersebut.

AR menjelaskan, skrining kesehatan gratis disiapkan dengan anggaran senilai Rp 6 miliar dari pos belanja tidak terduga (BTT) dalam P-APBD yang telah digedok tersebut. Adapun BTT ditambah dari sebelumnya Rp 3 miliar dalam APBD 2021 menjadi Rp 55 miliar dalam P-APBD 2021. ‘’Skrining gratis ditargetkan menjangkau 30 ribu sasaran,’’ ujarnya.

Diakuinya, dari skrining itu tidak menutup kemungkinan adanya lonjakan kasus terkonfirmasi. Kendati demikian, pasien segera tertangani dan sebaran Covid-19 semakin terkendali. ‘’Sekali naik, dirawat, kemudian sembuh, kasus dapat dikendalikan,’’ tuturnya.

AR juga mengapresiasi langkah eksekutif terus mendorong prioritas lain di luar penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan. Yakni, jaring pengaman sosial (JPS), serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pembangunan fisik yang mengarah pada sektor ekonomi.

Dorongan agar pemkot melakukan skrining masif itu mendapat dukungan mayoritas dari fraksi DPRD Kota Madiun. Salah satunya Fraksi Perindo. Upaya tersebut dinilai perlu segera diimplementasikan sebagai langkah mitigasi agar kasus warga yang reaktif segera dapat ditangani. Baik di Rumah Sakit Lapangan Wisma Haji (RSLWH) maupun di rumah sakit rujukan Covid-19. ‘’Hal ini harap benar-benar diperhatikan, untuk sesegera mungkin memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Kota Madiun,’’ kata Yuliana membacakan pendapat Fraksi Perindo.

Sementara itu, Fraksi PKB mendorong eksekutif meningkatkan percepatan vaksinasi antikorona. Diharapkan, herd immunity atau kekebalan kelompok terbentuk paling lambat Desember mendatang. ‘’Tetap semangat serta komitmen memerangi pandemi Covid-19 dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kata kuci gas pol perekonomian dan rem jleb Covid-19 di Kota Madiun,’’ ujar Erlina Susilorini saat menyampaikan pendapat Fraksi PKB. (kid/c1/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button