Magetan

407 Bidang Tanah Eks Bengkok Bermasalah

MAGETAN – Pemanfaatan aset tetap eks tanah bengkok oleh Pemkab Magetan dianggap belum tertib. BPK masih menemukan adanya pengelolaan aset seluas 2.771.419 meter persegi itu tanpa disertai perjanjian. Serta penggunaan langsung atas hasil pemanfaatan aset tersebut tanpa dasar hukum dengan nilai mencapai Rp 1,849 miliar.

Terkait persoalan itu, Bupati Magetan Suprawoto punya alasan tersendiri. Dia mengaku memang tidak berani menarik biaya sewa dari pemanfaatan aset tetap tanah eks bengkok sebanyak 407 bidang tersebut. Karena untuk bisa menarik biaya sewa itu harus memiliki dasar yang jelas. Seperti harus dilakukannya proses appraisal terlebih dahulu. ‘’Nggak berani kalau nggak ada (appraisal, red),’’ terangnya Kamis (13/6).

Diakuinya, pemanfaatan eks tanah bengkok itu memang tidak bisa sembarangan. Sebab, harus ada nilai yang wajar dari tanah tersebut. Termasuk dalam proses jual belinya. ‘’Tidak bisa menentukan harga seenaknya. Ada hitung-hitungannya,’’ ujar bupati yang akrab disapa Kang Woto itu.

Kendati demikian, pihaknya enggan dianggap jika tak mau menafsirkan harga eks tanah bengkok tersebut. Sebaliknya, dia menyatakan proses itu semestinya dilakukan oleh lembaga independen. Sementara, anggaran pemkab terbatas untuk membayar lembaga tersebut. ‘’Lembaga swasta itu mahal biayanya. Uang kami nggak cukup,’’ katanya.

Kang Woto mengungkapkan sebenarnya pemkab bisa memanfaatkan jasa tim appraisal yang disediakan kementerian keuangan. Hanya saja personelnya terbatas. Sementara permintaan appraisal datang dari banyak pemerintah daerah (pemda). ‘’Yang jelas, kami sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan,’’ ungkapnya. (bel/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button