Bupati Menulis

PADA 2006 saya masuk sebagai wakil ketua penyusunan UU Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian disahkan menjadi UU No: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU yang merupakan inisiatif DPR ini kemudian dibahas di tingkat internal pemerintah. Kemudian disusun tim dari pemerintah yang nantinya membahas dengan DPR dalam hal ini Komisi I. Dalam tim pemerintah yang nantinya akan membahas dengan DPR saya kemudian menjadi wakil ketua. Sedang ketuanya sendiri adalah Prof Ramli, staf ahli menteri yang kebetulan Guru Besar Hukum dari Universitas Pajajaran Bandung.

Sebelum dilakukan pembahasan mendalam dilakukan kajian ke berbagai negara untuk mencari masukan dan pembanding. Negara-negara yang dikunjungi adalah negara yang telah memiliki UU keterbukaan informasi dan sejenisnya. Karena di dunia ini ada pelbagai macam istilah. Ada yang menggunakan istilah kebebasan informasi, keterbukaan informasi public dsb. Dan kebetulan saya kebagian untuk mempelajari UU ini di Inggris.

Pada prinsipnya ada hal yang sama di dalam UU ini di pelbagai negara. Hal yang sama adalah bahwa setiap orang atau warga negara berhak memperoleh informasi untuk kepentingan publik. Badan publik harus transparan terhadap kepentingan publiknya. Oleh sebab itu perlu ana undang-undang yang menaungi dan menjaminnya.

Walaupun UU No: 14 tahun 2008 disahkan pada tahun 2008, namun berlakunya dua tahun kemudian yaitu tahun 2010. Mengapa ada jeda waktu dua tahun untuk masa berlakunya. Salah satu alasannya adalah karena badan publik harus mempersiapkan dirinya untuk menyiapkan segala infrastruktur dengan pemberlakuan UU ini. Inggris saja perlu waktu sekitar empat tahun untuk memberlakukan UU semacam ini sejak disahkan. Namun, Indonesia hanya diberi waktu dua tahun. Pemerintah sebenarnya waktu itu minta waktu lima tahun. Namun akhirnya disepakati dua tahun antara DPR dan Pemerintah.

Khusus untuk kasus Indonesia, bayangkan kita biasa bekerja dengan tertutup. Masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah atau mengapa alasan kebijakan itu diambil. Apalagi waktu jaman Orde Baru, apabila terjadi bencana bisa saja korban itu direkayasa. Biasanya korban akan diinformasikan jauh lebih kecil dari kenyataannya. Karena informasi dikuasai pemerintah dan dikendalikan dan diatur oleh pemerintah. Tentu apabila sebuah peristiwa terjadi seperti bencana tadi, bila dirasa akan merugikan pemerintah akan direkayasa. Dan itu dengan mudah akan dilakukan.

Dalam UU No: 14 tahun 2008 juga diamanatkan, ada beberapa informasi yang harus disediakan pemerintah atau badan publik. Seperti informasi yang istilahnya wajib dan disediakan diumumkan ada beberapa, seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi lainnya.

Khusus Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dalam pasal 10 dinyatakan bahwa badan publik (dalam hal pemerintah) wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kemudian dalam penjelasan pasal 10 dijelaskan, yang dimaksud “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga. Dengan demikian apabila ada informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus segera ditindaklanjuti saat itu juga. Sehingga masyarakat dapat mendapat informasi yang semestinya.

Pada saat UU ini baru saja disahkan, dan saya mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Negara suatau saat saya ditanya oleh wakil dari BMKG. Salah satu pertanyaan yang saya ingat adalah, bagaimana menghadapi persoalan seperti sering terjadi di BMKG. Seperti, terjadi gempa bumi. Menurut kajian dan analisa dari ahli BMKG bahwa gempa yang terjadi di dasar laut tersebut mempunyai potensi tsunami. Apa yang harus dilakukan, diumumkan atau bisa ditunda.

Dari pertanyaan itu saya jawab dengan tegas, harus diumumkan. Kalaupun tidak terjadi kemudian, tidak masalah karena kewajiban kita sesuai tugas pokok organisasi melindungi masyarakat. Yang kita takutkan adalah bagaimana kalau itu terjadi. Keraguan dari BMKG tersebut bisa dimengerti, karena pernah terjadi, setelah diumumkan bahwa gempa tersebut berpotensi tsunami, dan kemudian masyarakat sudah terlanjur berbondong-bondong mencari tempat aman sesuai arahan, namun ternyata tidak terjadi tsunami.

Persoalan ini kemudian menjadi relevan kita terjadi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Banyak informasi yang demikian bersliweran utamanya dimedia sosial. Banyak juga informasi yang sengaja mendiskreditkan pemerintah. Ada yang mengatakan pemerintah kurang tanggap, pemerintah tidak terbuka, dan seterusnya.

Saya sengaja membahas persoalan tuduhan pemerintah yang tidak terbuka. Di era sekarang ini saya melihat tidak ada sesuatu yang mungkin disembunyikan. Apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan publik. Dan era digital seperti sekarang ini. Justru kadang-kadang masyarakat sendiri yang memanfaatkan penyesatan informasi terbukti adanya hoaks yang berkembang demikian dahsyat.

Oleh sebab itu, ketika hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 jam 09 dilakukan rapat se-jajaran Korem Madiun dan mengundang bupati/walikota se-wilayah Korem Madiun, anggota forkompimda, dan di situ kemudian disampaikan oleh Dirut RSUD Soedono Madiun bahwa pasien warga Solo asli Magetan yang dirawat menurut hasil lab dari Kemenkes positif kena Covid-19. Segera saya jam 13.30 melakukan rapat dengan seluruh jajaran pemda, forkompimda, tokoh agama dan masyarakat. Karena informasi masuk kategori informasi yang harus disampaikan serta merta.

Oleh sebab itu, hasilnya harus saya langsung umumkan dalam jumpa pers. Mengapa saya mengambil sikap demikian. Seperti dinyatakan dalam pasal 10 UU No: 14 tahun 2008, informasi mengenai Covid-19 menyangkut kepentingan publik. Bayangkan virus ini tidak bisa kita diteksi dengan mudah. Orang yang terkena saja perlu waktu untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan ini positip atau negatip hasilnya.

Demikian juga seseorang yang tidak menunjukkan gejala apapun, buka berarti yang bersangkutan tidak membawa virus. Kelihatan sehat namun justru membawa virus yang kebetulan berinteraksi dengan orang yang kurang sehat. Kejadian di China dan Italia memberi pelajaran kepada kita bersama. Betapa cepatnya virus ini membawa korban.

Demikian juga ketika diumumkan oleh Ibu Gubernur pada tanggal 21 Maret 2020 sore hari dan malamnya kami resmi mendapat informasi bahwa di Magetan ada dua lagi yang positip terkena virus Covid-19 langsung malam itu juga kami perintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Sayidiman untuk segera dikirim ke rumah sakit rujukan ke RSUD Soedono Madiun. Langkah cepat ini dilakukan agar segera mendapat penangan yang semstinya. Demikian juga langkah selanjutnya kita siapkan.

Minggu pagi segera kami lakukan rapat lagi untuk menentukan langkah. Sebelumnya  rapat internal untuk menentukan langkah internal. Kemudian langkah selanjutnya adalah pertemuan dengan forkopimda plus, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menindaklajuti kondisi terakhir. Keputusan yang diambil adalah, salah satunya sesuai keputusan Ibu Gubernur bahwa Wilayah Jawa Timur dalam kondisi darurat, maka Kabupaten Magetan juga kita tetapkan dalam kondisi darurat.

Penetapan kondisi darurat ini tentu membawa konsekuensi terhadap pengetatan mobilitas dan interaksi. Dan tentu karena ini menyangkut kepentingan publik maka harus segera disampaikan kepada masyarakat. Atau informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta seperti penambahan yang terpapar virus Covid-19 di Kabupaten Magetan ini harus segera diketahui masyarakat. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini terjadi pada masa dimana informasi masih dikendalaikan pemerintah. Tentu rasa curiga masih pada tempatnya.

Tentu sebaliknya, saat ini sudah tidak masanya lagi kita menutupi fakta yang harus diketahui. Apalagi untuk kepentingan publik seperti Covid-19 ini. Oleh sebab itu sudah waktunya kita membuang prasangka buruk seperti itu. Khan sudah ada UU yang mengharuskan kita terbuka untuk melindungi kepentingan kita bersama.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button