Ponorogo

3 Hari Tambah 20 Pasien Baru, Kasus Positif Lewati 400

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Kasus Covid-19 di Ponorogo tak terkendali. Hingga kemarin jumlah kasus terkonfirmasi 405 pasien. Atau bertambah 20 kasus baru. Persebaran korona di Bumi Reyog pun masih tertinggi di eks Karesidenan Madiun. ‘’Tambahan 20 kasus baru ini terjadi dalam waktu tiga hari terakhir,’’ kata Plt Bupati Ponorogo Soedjarno.

Sebagian dari 20 pasien positif baru tersebut merupakan hasil tracing kasus terkonfirmasi sebelumnya. Berasal dari Kecamatan Ponorogo, Babadan, Jetis, Balong, Sampung, Siman, Sukorejo, Jenangan, dan Slahung. Di sisi lain, terdapat tambahan 17 pasien sembuh.

Soedjarno menyebut, saat ini rumah sakit (RS) rujukan dan selter sudah overload. Sehingga, pihaknya minta pemerintah desa dan kelurahan mengaktifkan ruang isolasi untuk menampung luapan pasien yang berpotensi masih akan terjadi.

Selain itu, saat ini satgas tengah mematangkan rencana mengoperasikan selter baru. Tiga opsi selter baru tersebut sudah dikaji pekan lalu. ‘’Kami berharap pemerintah desa dan kelurahan secepat mungkin menyiapkan fasilitas isolasi di wilayahnya, mengingat jumlah kasus yang semakin meningkat,’’ pinta Soedjarno.

Terhitung kemarin, total 405 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Ponorogo. Perinciannya, 305 pasien dinyatakan sembuh, 13 meninggal dunia, dan 87 pasien masih isolasi. Soedjarno berharap, masyarakat terus disiplin menerapkan protokol pencegahan Covid-19. ‘’Ini harus disadari seluruh masyarakat,’’ tegasnya. (naz/c1/sat)

Separo di Rumah, Separo di Kantor

PEGAWAI Pemkab Ponorogo masih akan bekerja dari rumah. Sejak rotasi work from home (WfH) diterapkan sepekan lalu, dinilai efektif menekan persebaran Covid-19 di lingkungan kantor pemerintah. ‘’Ini menyesuaikan status Ponorogo yang masuk zona oranye,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Winarko Arief Minggu (27/9).

Penyesuaian sistem kerja ini mengacu Surat Edaran (SE) KemenPAN-RB 67/2020. Surat itu ditindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Ponorogo 800/05/26/2020 terkait sistem kerja ASN. Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menerapkan rotasi. Yakni, 50 persen pegawai WfH dan 50 persen work from office (WfO) atau bekerja di kantor. ‘’Pengaturan diserahkan kepala OPD, mulai pola masuk hingga perbandingannya,’’ terang Winarko.

Kebijakan ini juga berlaku untuk OPD pelayanan publik seperti dinas kesehatan (dinkes) dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Apabila dalam sepekan ke depan ada perubahan status, sistem rotasi akan diubah. ‘’Secara umum, pelayanan tidak akan terpengaruh. OPD punya kewenangan mengatur sistem kerja sesuai kebijakan tersebut,’’ urainya. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close