Madiun

23 Proyek Pemkot Dikawal TP4D

MADIUN – Puluhan kegiatan proyek pemkot mendapat atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Seiring adanya beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan pengawalan proyek. Seperti dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim), dinas perdagangan dan RSUD Kota Madiun.

Kasi Intel Kejari Kota Madiun Wartajiono Hadi mengatakan, sampai dengan saat ini sudah ada 23 kegiatan yang diajukan pengawalan oleh pemkot. Hanya, pihaknya masih mengkaji permohonan pendampingan sebagian proyek tersebut. ’’Seperti dinas perdagangan. Dari tiga kegiatan yang diajukan untuk dilakukan pendampingan, hanya dua yang kami terima,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun Rabu (8/5).

Yang jelas, kata dia, jumlah proyek pemkot yang akan didamping TP4D bisa berubah. Bisa saja sebanyak 23 kegiatan itu, bisa juga bertambah. Karena ada beberapa rencana pembangunan lainnya. ‘’Terbanyak proyek yang didampingi ada di DPUTR. Total ada 11 proyek,’’ ujarnya.

Namun demikian, Hadi menegaskan fungsi TP4D bukan sebagai tameng OPD supaya terhindar dari kasus hukum. Karena semua bergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana proyek. ’’Kalau dalam pelaksanaan pekerjaan yang kami kawal itu terdapat permasalahan, tentu akan dilakukan penegakan hukum,’’ tegasnya.

Menurut dia, penegakan itu diawali dengan pengumpulan sejumlah bukti permulaan yang cukup. Tapi, sebelum itu diberlakukan, pihaknya lebih dulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan audit internal. Apabila ditemukan permasalahan hukum dalan pelaksanaan proyek yang dikerjakan. ’’Jadi, satu sisi kami mengawal dari awal sampai akhir pekerjaan itu hingga berhasil. Tapi, kalau ditemukan bukti permulaan cukup adanya perbuatan melanggar hukum, kami akan lakukan tindakan represif,’’ terang Hadi.

Pihaknya juga tak menampik pendampingan yang diberikan oleh TP4D tidak terlepas dari persoalan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misalnya pada proyek gedung DPRD Kota Madiun dan Embung Pilangbango. Dua pekerjaan itu sempat didampingi oleh TP4D pada tahun lalu, tapi tetap ada temuan kekurangan volume pekerjaan oleh auditor BPK. ’’Itu karena kami bekerja bukan secara teknis. Kami hanya sekadar memberikan pendampingan. Semuanya tergantung pada pelaksana proyek,’’ jelas mantan kasi pidsus Kejari Madiun tersebut.

Mengapa OPD mengajukan pendampingan TP4D? Menurut Hadi, fungsi TP4D mengamankan proyek pemerintah, supaya tidak ada penyimpangan hukum dalam prosesnya. Fungsi pencegahan dari aspek hukum yang dikedepankan. ’’Tujuan kami mencegah, bukan sebagai tameng,’’ tegasnya.

TP4D tidak akan mengawal hingga ke ranah teknis di tiap-tiap pekerjaan. Dengan mendapat pendampingan, rekanan maupun owner diharapkan dapat melaksanakan kegiatan itu dengan aman dan nyaman. ‘’Kami beri masukan-masukan dari sisi hukum,’’ terangnya. (her/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button