Magetan

151 Bacakades Incumbent Ramaikan Bursa Pilkades Magetan 2019

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – 151 kepala desa tak ingin kehilangan mahkota. Semua bacakades incumbent itu kembali macung dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 ini. Bahkan, 24 aparatur negeri sipil (ASN) juga turut mendaftarkan diri sebagai bacakades.  ‘’Tak bisa dimungkiri, faktor ekonomi mendorong masyarakat untuk menjadi kades,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto.

Sekarang ini, jaminan finansial kades memang lebih menjanjikan. Seorang kades bakal mendapatkan siltap hingga Rp 2,4 juta setiap bulannya. Penghasilannya akan meningkat karena mendapatkan bengkok. Luasannya tergantung tanah kas desa (TKD). Satu desa tentunya berbeda dengan desa lainnya. Kades juga masih mendapatkan tunjangan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan. Jika kades itu berstatus ASN, dia masih mendapatkan gaji pokoknya sebagai ASN. ‘’Finansialnya lebih besar sekarang,’’ tegasnya.

Eko pun tak mempersoalkan bila faktor ekonomi menjadi motivasi. Sah-sah saja. Namun, dia menyayangkan jika keikutsertaan itu lantaran tingginya keuangan desa yang diterima setiap tahun. Sebab, sudah ada aturan dalam pengelolaan dana yang mencapai ratusan juta itu. Eko tak memungkiri, masih ada yang beranggapan kucuran dana itu bukan semata untuk pembangunan desa. ‘’Dana itu kan untuk kegiatan desa, bukan untuk kesejahteraan kades,’’ terangnya.

Selain faktor finansial, Eko memandang keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi itu karena kepedulian terhadap desanya. Mereka ingin mengabdikan diri dan membangun desa seiring digulirkannya keuangan desa. Mulai dana desa (DD) hingga alokasi dana desa (ADD). Datang dari berbagai latar belakang, mulai wiraswasta, petani, guru tidak tetap (GTT), hingga pensiunan ASN dan TNI/Polri. ‘’Saya harapkan tidak ada yang sekadar menjadi penggembira,’’ ucapnya.

Pilkades 2019 ini diikuti 462 pendaftar. Tingginya pendaftar itu tak lepas dari prosesnya yang tak dipungut biaya sepeser pun. Berbeda dengan pilkades sebelumnya. Di mana, cakades harus memberikan sumbangan kepada desa. ‘’Pilkades kali ini, mulai pendaftaran sampai pelantikan, tidak akan dipungut biaya apa pun. Kami sudah melarang panitia untuk memungutnya,’’ tekannya.

Namun, tak jarang pula animo masyarakat itu terpatahkan oleh ketokohan salah seorang kandidat. Tingginya elektabilitas salah seorang kandidat membuat calon pendaftar minder duluan. Sehingga, mereka tak jadi nyalon. Itu pula yang membuat Eko harus membuka pendaftaran gelombang kedua di beberapa desa. Karena tidak memenuhi jumlah minimal pendaftar, dua calon. ‘’Kalau tokoh yang disegani maju, yang lain tidak berani,’’ pungkasnya. (bel/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button