Mejayan

143 Kursi Kades di Kabupaten Madiun Terancam Kosong

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Ratusan kursi kepala desa (Kades) di Kabupaten Madiun terancam kosong. Sebab, pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini masih abu-abu. Menyusul terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 141/4251/SJ tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Masa Pandemi Covid-19. ‘’Seharusnya bulan ini tahapan pilkades sudah dimulai,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono, Senin (16/8).

Inmendagri itu menyatakan bahwa pilkades ditunda dua bulan terhitung sejak surat tersebut diterbitkan Senin lalu (9/8). Atau, penundaan pilkades sampai Oktober mendatang. Artinya, dua bulan tersisa pada akhir tahun ini. Joko tidak dapat memastikan apakah pilkades bisa dilangsungkan usai masa berlaku surat itu habis. ‘’Kami belum bisa memastikan, karena itu langsung dari pusat. Penundaan akan diperpanjang atau tidak, pada 9 Oktober nanti, itu kuncinya. Kalau tidak (diperpanjang), kami siap,’’ ujar Joko.

Menurut dia, pilkades serentak tahun ini tetap bisa dilaksanakan jika penundaan tidak diperpanjang. Namun, sejumlah tahapan akan lebih singkat ketimbang kondisi normal. Mulai pendaftaran, pencoblosan, sampai pelantikan bakal dipersingkat agar waktunya nutut. ‘’Skema yang kami susun, dua bulan pada akhir tahun ini masih cukup untuk pilkades kalau penundaan tidak diperpanjang. Tapi, pelantikannya tahun depan,’’ ungkapnya. (den/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button