HukumMejayan

Soal Dugaan Korupsi di TPA Kaliabu, Petinggi DLH Tutup Mulut

MADIUN – Para petinggi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun mendadak tertutup. Itu setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan menyeret dua oknum pejabat di dinas ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. ‘’Saya nggak tahu apa-apa,’’ kata Sekretaris DLH Achmad Chusaini kemarin (23/7).

Sekadar diketahui, saat ini Kejari Mejayan tengah menyidik dugaan korupsi kegiatan operasional dan pemeliharaan persampahan di tempat pembuangan akhir (TPA) Kaliabu 2017. Korps adhyaksa menetapkan pejabat berinisial BB dan PS (bukan SP seperti diberitakan sebelumnya) sebagai tersangka.

Chusaini berdalih belum bertugas di DLH kala kegiatan itu dikerjakan. Pekerjaan yang menelan anggaran sekitar Rp 840 juta itu direncakanan akhir 2016. Sedangkan dia dilantik sebagai sekretaris dinas akhir 2017 lalu. Chusaini juga enggan membongkar identitas serta jabatan BB dan PS tersebut. ‘’Biar kejaksaan saja yang menyampaikan,’’ kilahnya.

Kendati inisial itu belum terkuak, sejatinya identitas kedua tersangka itu sudah banyak yang mengetahui. Hanya, sekitar pukul 12.00 kemarin, mereka tidak menampakkan batang hidungnya. Namun, Chusaini menyebut BB masuk kantor seperti biasa. Hanya keluar meninggalkan kantor sekitar pukul 11.00.

Sedangkan PS keluar kota dengan alasan ada kepentingan keluarga mendadak. Izin tidak masuk sehari tersebut disampaikan lewat pesan WhatsApp. Menurutnya, BB dan PS aktif masuk dan bekerja seperti biasa sejak tahap pemeriksaan dan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara, Kepala DLH Bambang Brasianto lebih tertutup lagi. Dia tidak merespons ketika dihubungi via handphone-nya. Pesan singkat yang dikirim wartawan koran ini pun tidak berbalas. Sebelumnya, Sabtu lalu (21/7) Bambang Bras –sapaan akrabnya- juga melakukan hal yang sama saat dikonfirmasi.

Terpisah,  Kepala Kejari (Kajari) Mejayan Sugeng Sumarno mengatakan, BB dan PS cukup kooperatif selama penyidikan. Pihaknya masih yakin kedua tersangka tidak akan melarikan diri kendati tidak ditahan setelah berstatus tersangka sejak Kamis pekan lalu (19/7).

Pekan ini, kata dia, BB dan PS bakal dimintai keterangan sebagai tersangka. Saat ini, stafnya masih melengkapi keterangan para saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. ‘’Ada sekitar 20 saksi, jadi ya bertahap menunggu giliran untuk dimintai keterangan,’’ ungkapnya.

Sugeng menambahkan, pokok permasalahan dan modus kejahatan merupakan materi penyidikan. Sehingga, belum bisa dibeber ke publik. Selain itu, penyidik perlu mendalami keterlibatan pihak ketiga dalam kasus yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 600 juta itu. ‘’Kami mintakan BPKP (badan pengawas keuangan dan pembangunan, Red) untuk kerugian pastinya,’’ katanya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button