Madiun

123.000 UMKM Belum Kantongi Suket Halal

MADIUN – Di Kabupaten Madiun terdapat 123.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang hingga kini belum mengantongi surat keterangan (suket) halal. Sebab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat belum punya kewenangan menerbitkan suket halal tersebut. Sedangkan sertifikat halal untuk usaha berskala besar. ‘’Secepatnya, akan kami koordinasikan dengan MUI Provinsi Jatim,’’ kata Ketua MUI Kabupetan Madiun Muhammad Shodiq kemarin (26/2).

Saat ini pihaknya belum memiliki rekomendasi dari MUI Provinsi Jatim untuk menerbitkan suket halal. Meski begitu, dia memperkirakan sebulan lagi pihaknya bisa menerbitkannya  untuk para pengusaha UMKM. ‘’Supaya terjamin kehalalannya, sehingga konsumennya pun merasa nyaman,’’ ujarnya.

Shodiq mengatakan, pihaknya masih terkendala sarana dan prasarana untuk mengecek kandungan di dalam setiap produk UMKM. Perlu laboratorium  yang memadai untuk mengetahui unsur-unsur  kehalalan suatu produk. Karena itu, pihaknya hanya bisa memberikan suket. ‘’Persyaratan untuk sertifikasi halal itu cukup banyak,’’ jelasnya.

Menurut dia, tak hanya bagi para pelaku UMKM, tapi juga rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU).  Sebab, dua tempat usaha itu cukup rawan terjadi praktik yang menghilangkan kehalalan suatu produk. Sehingga, perlu suket halal agar para konsumen terhindar dari produk haram. ‘’RPH dan RPU juga kami prioritaskan selain produsen makanan dan minuman,’’ ungkapnya.

Di daerah, kata dia, tidak hanya dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro yang dilibatkan. Tapi, juga dinas terkait seperti dinas kesehatan. Di daerah belum bisa melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya, skalanya kecil. Belum sebesar provinsi. ‘’Mekanismenya sama. Jika di tengah jalan ditemukan pelanggaran, kami cabut suket halalnya,’’ pungkasnya. (mg4/c1/sat)  

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button