Ngawi

12.308 Pemudik Dipaksa Putar Balik

Ber-KTP Jatim Wajib Dicek Kesehatannya

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Upaya penyekatan untuk mengantisipasi masuknya pemudik ke wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Sejak dilakukan sekitar sebulan lalu sudah 12.308 pemudik dari sejumlah daerah yang dipaksa putar balik.

Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran mengatakan, sejauh ini ada delapan titik penyekatan pemudik di wilayah perbatasan Jatim. Tujuh di antaranya di kawasan yang berbatasan dengan Jawa Tengah, termasuk pintu tol Ngawi dan check point Mantingan. ‘’Satu titik lagi di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi,’’ kata Fadil usai melakukan supervisi jajarannya di chek point pintu tol Ngawi Kamis (21/5).

Bagaimana dengan penyekatan di wilayah Ngawi? Fadil menyebut, berdasarkan laporan polres setempat, sejauh ini sudah 10.450 kendaraan yang diperiksa. Mayoritas merupakan kendaraan pribadi. ‘’Bagi yang ber-KTP Jatim diperbolehkan masuk tapi harus melalui pengecekan kesehatan dulu. Sedangkan yang bukan warga Jatim langsung diminta putar balik,’’ tegasnya.

Mendekati Lebaran, lanjut dia, jumlah pemudik yang hendak masuk Jatim diperkirakan lebih banyak. Terutama dari wilayah barat seperti Jakarta, Semarang, Jogjakarta, dan Solo. Karena itu, pihaknya bersama Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah kemarin sengaja melakukan supervisi. ‘’Kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan petugas di titik penyekatan ini (pintu tol Ngawi, Red),’’ ungkapnya.

Fadil juga mengingatkan masyarakat agar menaati anjuran pemerintah untuk tidak mudik dulu agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. Pun, pihaknya bersama TNI dan petugas dari unsur lainnya akan terus melaksanakan penyekatan selama 1×24 jam sehari. ‘’Kami juga ingatkan kepada petugas untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19,’’ ujarnya.

Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah menambahkan, upaya penyekatan yang dilakukan di pintu tol Ngawi sudah baik. Pun, meski leading sector penyekatan itu Polri, pihaknya mendukung penuh. ‘’Karena memang ada larangan dari pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat, termasuk mudik,’’ katanya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close