Madiun

108 Bidang Lahan Telantar di Kota Madiun Bakal Dimanfaatkan Pemkot?

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Ratusan bidang tanah di Kota Madiun ditelantarkan pemiliknya. Akibatnya, sangat mengganggu estetika. Lahan-lahan yang berpotensi menciptakan kekumuhan itu tersebar di wilayah tiga kecamatan kota ini. Tidak saja kotor, tapi juga memunculkan kesan horor.

Total ada 108 bidang tanah telantar. Di Kecamatan Kartoharjo 30 bidang, Manguharjo 32 bidang, dan terbanyak di Kecamatan Taman 46 bidang. Data itu berdasarkan hasil identifikasi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun. ‘’Ada yang tidak terurus dua tahun berturut-turut,’’ kata Kepala Disperkim Kota Madiun Totok Sugiharto, Kamis (24/6).

Tidak hanya milik perorangan, tanah telantar itu juga termasuk aset negara yang tidak dimanfaatkan. Seperti di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Candi Sewu, tanah hak milik perumahan di Jalan Merak Barat, serta tanah negara atau hak guna bangunan di Jalan Tanjung Manis. Semua dalam kondisi memprihatinkan. ‘’Ada juga yang sengaja tidak digunakan pemiliknya sukup lama,’’ ujarnya.

Bahkan, Totok menyebut bahwa beberapa bidang jadi tempat menimbun sampah. Sehingga, mengurangi estetika, kualitas, dan nilai tanah itu sendiri. Luasnya bervariasi, mulai 200 meter persegi hingga 1.000 meter persegi. ‘’Kalau memang tidak terawat, pengelolaannya bisa diserahkan ke lingkungan. Dipinjamkan sementara selama tanah itu belum digunakan,’’ tuturnya.

Pihaknya siap mengambil alih pengelolaan tanah-tanah telantar itu. Bisa dikelola untuk pengembangan ekonomi warga sekitar. Seperti untuk sentra UMKM atau dimanfaatkan dalam bentuk lain. ‘’Terpenting tujuannya untuk pengembangan ekonomi warga,’’ tegasnya.

Terkait payung hukum, lanjut Totok, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dalam aturan baru itu disebutkan bahwa tanah telantar merupakan tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara pemiliknya. ‘’Aturan ini bisa mendukung optimalisasi peningkatan ekonomi warga,’’ klaimnya.

Berdasarkan aturan itu, jika ada tanah telantar, kantor wilayah BPN bakal memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali kepada pemilik, pengelola, maupun pemegang dasar penguasaan atas tanah. Jika tidak ada tanggapan, BPN dalam jangka waktu 30 hari kerja dapat mengusulkan penetapan tanah telantar kepada menteri.

Jika telah ditetapkan sebagai tanah telantar, wajib dikosongkan pemegang hak, pengelola, maupun pemegang dasar penguasaan atas tanah. Jangka waktu pengosongan 30 hari sejak penetapan. Totok menyebut, aturan itu termaktub dalam pasal 32 ayat (1) PP tersebut. ‘’Kami akan terus mengingatkan warga untuk memanfaatkan tanah sebaik-baiknya,’’ pungkasnya. (kid/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button