MadiunPendidikan

1.207 Kursi Tak Terisi, PPDB SMP Defisit Ribuan Siswa

MADIUN – Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum cukup efektif mereduksi jumlah sekolah kekurangan siswa. Tahun ini, ada 10 dari total 48 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Madiun yang mampu memenuhi 100 persen pagu siswa. Bertambah empat lembaga dari pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. ‘’Semuanya SMP negeri,’’ kata Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Madiun Djangkung Prawoto Kamis (23/5).

Hasil PPDB diumumkan serentak Selasa (21/5) lalu. Total kekurangan 1.207 siswa. Berasal dari 27 SMP negeri dan 11 sekolah swasta. Dari proses pendaftaran selama lima hari sejak dibuka 13 Mei lalu, jumlah sekolah yang masih membutuhkan siswa bervariasi antara satu lembaga dengan lainnya. Terendah hanya butuh dua siswa untuk SMPN 1 Balerejo dan tertinggi mencapai 79 siswa di SMPN 2 Dolopo.

Menurut Djangkung, banyaknya sekolah kekurangan siswa bukan serta merta disebabkan sistem zonasi. Dugaannya, faktor utama karena jumlah lulusan SD yang memang tidak sebanding dengan kebutuhan siswa SMP. Belum lagi, tidak semua calon peserta didik itu berniat melanjutkan sekolah di pendidikan formal. Pun ada yang pindah luar daerah karena mengikuti mutasi tugas kerja orang tua. ‘’Ambil contoh Kecamatan Mejayan, lulusan siswa SD-nya tidak cukup untuk empat SMP di wilayah itu,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Terlepas banyak sekolah yang defisit siswa, Djangkung menilai ada perkembangan bagus terhadap pelaksanaan zonasi sistem PPDB. Itu ditandai empat satuan pendidikan baru yang sanggup memenuhi 100 persen kuota. Keempatnya adalah SMPN 1 dan 2 Dagangan; 4 Saradan; serta 1 Kare. Padahal, dalam PPDB sebelumnya, sekolah tersebut selalu tidak pernah memenuhi kuota siswa baru. Yang mengagetkan, khusus SMPN 4 Saradan tidak hanya kuota terpenuhi, tapi lembaga itu juga kelebihan pendaftar. ‘”Dari kebutuhan 192, overload pendaftar sampai 53 siswa,’’ ungkapnya.

Menurutnya, tidak sedikit orang tua yang mengadu karena anaknya tidak bisa masuk sekolah favorit. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa acuan PPDB saat ini bukan lagi hasil ujian, melainkan jarak tempat tinggal. Diprediksi butuh waktu tiga tahun ke depan agar masyarakat paham terhadap tujuan kebijakan yang dicetuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. ‘’Untuk jalur prestasi pun harus berdasarkan tempat tinggal,’’ ujarnya.

Dikbud tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPDB di tahun ini. Di antaranya mengkaji alokasi rombongan belajar (rombel) untuk beberapa SMP yang pagunya sering tidak terpenuhi. ‘’Saat ini masih fokus siswa yang belum memperoleh sekolah karena overload kuota tadi,’’ katanya. (cor/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button