Madiun

1.075 Warga Belum Ambil BST, Pemkot Madiun Perbaiki Data Pencairan Tahap Dua

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tumpang tindih penerima bantuan sosial tunai (BST) tahap pertama menjadi acuan perbaikan data. Agar penyalurannya bagi warga terdampak pandemi Covid-19 tepat sasaran, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Madiun rapat bersama seluruh kepala kelurahan Kamis (28/5).

Koordinator  Daerah Program Sembako Dinsos P3A Kota Madiun Wahyu Sulistyono mengatakan, kuota penerima BST pusat untuk Kota Madiun sebanyak 10.960 orang. Terdapat 1.075 warga yang belum mengambil bansos pada pencarian BST tahap pertama sepekan sebelum Lebaran. Catatan dari PT Pos Indonesia itu tersebar merata di 27 kelurahan. ‘’Data itu masih dalam pembahasan,’’ kata Wahyu.

BST yang belum diambil disebabkan banyak faktor. Bisa jadi ada yang meninggal dunia, sakit, maupun adanya warga mampu yang terdata sebagai penerima sehingga akan dicoret dari daftar. Karenanya dilakukan pembahasan bersama di gedung Government Chief Information Officer (GCIO) Diskominfo Kota Madiun Kamis (28/5). ‘’Harapannya hari ini (kemarin, Red) bisa clear,’’ ujarnya.

Lewat pembahasan itu, Wahyu berharap mendapat informasi dari kelurahan kenapa bansos yang diterimakan senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan itu belum terambil. Jika penerima sakit, bakal diantar ke rumah secara door-to-door. ‘’Kami pastikan bantuan itu tidak akan hilang sampai bantuan itu selesai. Akan diakumulasi,’’ ungkapnya.

Perbaikan data juga bakal dilakukan. Dipastikan tak ada keluarga PNS, TNI, Polri, dan golongan keluarga sejahtera menerima bantuan. Data hasil validasi itu bakal disampaikan ke pusat untuk menjadi acuan pencairan BST tahap dua. ‘’Ada yang diperbaiki dari masukan lurah yang ditampung dari tingkat RT/RW,’’ sambungnya.

Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan, pemantapan data penerima agar penerimaan bansos tidak tumpang tindih. Menyusul banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah, baik pemkot, Pemprov Jatim, maupun pusat kepada masyarakat. Dia berharap data penerima bansos valid, sehingga pendistribusiannya tepat sasaran. ‘’Kalau ada keliru data, umpamanya pensiunan ASN, ya langsung datanya dialihkan kepada keluarga dengan tingkat ekonomi lebih rendah,’’ katanya saat memimpin rapat di gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun.

Namun, pengalihannya tidak serta merta dilakukan pihak kelurahan. Harus melalui persetujuan dari yang bersangkutan. Sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. ‘’Diajak komunikasi, jangan sepihak. Kelurahan datang ke rumah yang bersangkutan dan harus ada surat pernyataan,’’ ungkapnya.

Secara keseluruhan penerima bantuan lebih dari 43 ribu orang atau 27 ribu kepala keluarga (KK). Perinciannya, 10.960 penerima BST pusat, 2.726 penerima program keluarga harapan (PKH), 7.083 penerima bansos APBD Kota Madiun kloter 1. Kemudian 4.298 penerima bantuan sosial pangan (BSP) pusat, 7.748 penerima bansos APBD kloter 2. Selanjutnya 5.000 penerima bantuan usulan Pemprov Jatim dan 3.638 penerima bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD). (kid/c1/fin) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close