Zona Hijau Kritis, Pemkot Bentuk LP2B

41

MADIUN – Pesatnya pertumbuhan ekonomi Kota Karismatik berdampak langsung terhadap tata ruang kota. Salah satunya, lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) menyusut tajam. Di wilayah Kecamatan Taman misalnya, dari LP2B abadi dipatok 444 hektare. Sesuai perhitungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini zona hijau tinggal 120 hektare.  ’’Memang penyusutannya cepat sekali, makanya kami bentuk tim LP2B, kalau nggak lahan bisa habis jadi pemukiman,’’ kata Victarius Besar Puji Wulantara Kasi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan Disperta Kota Madiun ditemui Radar Madiun.

Lanjutnya, Jumat lalu (5/4) telah dibentuk tim LP2B beranggotakan delapan instansi. Tim ini tinggal menanti pengesahan wali kota. Diharapakan, nantinya akan ada kajian ulang RTRW yang baru. Di kajian RTRW baru akan diatur kembali LPB2B abadi yang tidak hanya terpusat di Kecamatan Taman. Melainkan tersebar, di dua kecamatan lainnya. ’’Tapi saya nggak berani komentar soal ini (kajian ulang RTRW) itu karena ranahnya Bapeda,’’ ujarnya.

Diharapkan, setelah terbentuknya tim LP2B bisa membentuk perda LP2B. Namun,diperkirakan memakan waktu yang cukup lama. Di antaranya, harus mendata by name by adress petani yang rela sawahnya dijadikan sebagai sawah abadi khusus untuk lahan hijau. ’’Tapi, tantangan yang berat mengajak petani agar lahannya mau terdaftar dalam LP2B. Kemarin kami sudah cek di lapangan, petani masih belum antusias,’’ jelasnya sembari menyebut se-Jawa Timur baru 14 kota/kabupaten yang telah memiliki perda LP2B.

Pentingnya perda LP2B ini agar  LP2B  Kota Karismatik terjaga. Sebab, kata dia, jika tidak dikelola dengan baik lahan hijau ini maka pertanian terancam dialihfungsikan. Pertumbuhan  penduduk di Kota Madiun meningkat, butuh pemukiman. Lahan pertanian banyak dialihfungsikan untuk perumahan dan jalan,’’ paparnya.

’’Perda LP2B ini juga mengatur mekanisme sanksinya, sanki tegas untuk menjaga LP2B ini,’’ imbuhnya.

Hanya prosesnya tidaklah mudah. Ambil contoh, lanjutnya, Jombang butuh waktu sekitar lima tahun untuk menyusun perda LP2B itu. Itupun tidak mendetail dalam mendata nama petani yang terdaftar alam LP2B.  ’’Kalau detail by name by adress bantuan pemerintah pusat untuk pertanian mereka bisa lebih tetap sasaran,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Tata Kota DPU dan Tata Ruang Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengamini jika pertumbuhan permukiman di Kota Madiun  cukup pesat. Sebut saja selama kurun waktu lima tahun terakhir tercatat ada 11 perumahan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang untuk permukiman. ’’Setiap ada permintaan di zona hijau kami tolak. Itu semua dibangun di zona kuning,’’ paparnya.

Untuk lahan pertanian dengan zona hijau juga menjadi daya tarik sendiri bagi investor. Di antaranya, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Kelun dan Kelurahan Rejomulyo. Di  Tawangrejo, beberapa kali ada developer yang berniat membangun rumah FLPP di zona hijau tersebut. ’’Itu karena di sana harga tanahnya agak miring, selain disana, zona hijau lainnya yang juga menarik investor di kawasan ring road. Tapi zona hijau batasnya dari naiknya  fly over ring road barat sampai turunnya, lainnya zona kuning,’’ pungkasnya. (dil/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here