Warga Sidomulyo Tuntut Pj Kades Diganti

99

SAWAHAN – Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, mendesak penggantian Pj Kades Sawahan Sutikno. Tiga banner penolakan terhadap Sutikno itu ’’menghadang’’ setiap gerbang masuk dusun sejak 23 April lalu. Persisnya di pintu masuk Dusun Wadeng, Sidorejo, dan Sidomulyo. ‘’Kami ingin Pj kades diganti,’’ desak Arip Suprapto, seorang warga setempat.

Di mata warga, tegas Arip, kinerja pemerintahan desa (pemdes) di tangan Pj itu tidak pernah kelar. Seperti masalah sertifikat tanah. Sehingga, jika Sutikno merangkap sebagai PJ kades, jelas dia bakal semakin keteteran melaksanakan tugasnya. Kendati telah mengabdi sebagai sekretaris desa sejak puluhan tahun silam. ‘’Orangnya jarang ada di kantor. Kami kesulitan mendapatkan tanda tangan,’’ ungkap pria 45 tahun itu.

Sutikno sendiri baru dilantik sebagai Pj sebulan terakhir ini. Setelah Sukarjo, kades terdahulu, purnatugas. Sementara, tahun ini tidak ada pemilihan kades serentak. Sehingga harus menunggu sampai 2019 mendatang. Warga tak ingin dalam kurun waktu setahun ini harus dipimpin oleh PNS yang dua tahun lagi juga telah purnatugas. ‘’Sejak awal kami menolaknya. Pemasangan banner ini puncak kekecewaan kami,’’ paparnya.

Arip pun menyoal penunjukan Sutikno sebagai Pj yang dinilainya tidak fair. Lantaran hanya melalui penunjukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Warga yang merasa tak diajak musyawarah sebelumnya akhirnya baru tahu setelah penetapan. ‘’Seperti beli kucing dalam karung. Tahu-tahu sudah ada Pj-nya,’’ terangnya.

Arip paham bila penunjukan Pj tidak mensyaratkan perlunya menjaring aspirasi masyarakat. Namun, apa salahnya bila masyarakat tetap dilibatkan sebelum pengambilan keputusan. Sebab, kinerjanya berkaitan dengan pelayanan. Warga pun telah berkonsultasi dengan camat Sawahan perihal aturan tersebut. ‘’Ini bukan aturan tertulis. Penjaringan aspirasi itu melekat dengan tugas BPD,’’ tuturnya.

Akibat pro dan kontra penunjukkan Pj itu, 12 ketua RT mengundurkan diri. Begitu pula dengan tiga ketua RW. Itu juga merupakan salah satu bagian wujud protes mereka. Mereka tidak mempermasalahkan jika tiga banner yang sudah dipasang nantinya akan dilepas oleh kaur keamanan dan ketertiban (trantib). ‘’Ini aksi damai. Sampai aspirasi kami didengarkan,’’ jelasnya.

Selain Ketua RT dan RW, empat anggota BPD yang tak setuju pengangkatan Sutikno ikut mengundurkan diri. Retaknya struktur penyerta pemdes ini harus dievaluasi pihak kecamatan. Jangan sampai penunjukan Pj itu berdampak buruk pada pelayanan di desa. ‘’Supaya bagian pemerintahan desa ini lengkap,’’ tegasnya.

Diakui Arip, warga menginginkan Pj itu ditunjuk dari PNS Kecamatan Sawahan. Atau, sekalian dari PNS di lingkungan Pemkab Madiun. Bukan dari Sekdes PNS. Pj Kades itu kini memiliki penghasilan ganda dengan tunjangan berlipat. Sementara pelayanan yang diberikan tak sesuai harapan masyarakat. ‘’Kami akan terus menggelar aksi, sampai Pj kades diganti,’’ ujarnya. (bel/c1/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here