Warga Resah Menunggu Perwali PPDB Terbit

28

MADIUN – Tak kunjung disahkannya peraturan wali kota (perwali) penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD-SMP 2019 menimbulkan keresahan warga Kota Madiun. Pasalnya, sampai sekarang belum ada kejelasan petunjuk teknis (juknis). Sementara beberapa daerah tetangga di eks Karesidenan Madiun sudah curi start. ’’Di Kabupaten Madiun PPDB sudah berjalan, kota yang belum,’’ kata Vera Susanti kepada Radar Madiun.

Vera  mengaku penasaran dengan sistem zonasi. Ibu satu anak ini memiliki seorang anak berusia 6 tahun 2 bulan yang tahun ini akan masuk SD. Sehari-hari Vera tinggal di Perumahan Kertoasri, Kertoasri, Geger, Kabupaten Madiun. Namun, dirinya bersama suami punya kartu keluarga (KK)-nya di Kelurahan Klegen. Sebelum menempati perumahan di wilayah kabupaten memang tinggal kota. Jika mengikuti sistem zonasi maka sekolah putra semata wayangnya mempertimbangkan jarak terdekat sesuai dengan KK. ’’Ini yang membingungkan, malah kalau dari perumahan kami paling dekat sekolah di wilayah Kelurahan Demangan’’ jelasnya.

Problem Vera ini juga dijumpai pada warga lainnya. Sebab, banyak pula warga kota yang kini menempati sejumlah perumahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun. Selain itu, warga yang tinggal di kota juga butuh segera kejelasan dengan sistem PPDB yang dipakai tahun ini.

Terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Madiun Eddie Sanyoto saat dikonfirmasi tidak mengetahui persis alasan tak kunjung disahkannya perwali PPDB. Dia mengakui, dua kali menerima undangan pembahasan perwali dari dinas pendidikan (Dindik) Kota Madiun. Namun, lantaran bersamaan dengan acara di Jakarta dan lainnya tidak sempat menghadiri undangan tersebut. ‘’Tapi kami terima laporan perwalinya. Dan sepertinya tidak banyak perubahan dengan PPDB tahun lalu, hanya ada beberapa item yang perlu dievaluasi,’’ jelasnya.

Eddie menyebut PPDB tahun lalu berjalan lancar. Dewan Pendidikan  tidak terlalu mempermasalahkan. Sebab,  zonasi dianggap mulai mengikis gap antara sekolah pinggiran dan sekolah di kota. Juga, menghidupkan sekolah swasta. Namun,  tetap saja sekolah swasta juga mengeluhkan kurangnya murid karena banyak yang mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah di bawah naungan kemenag. ‘’Sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan kemenag.Kami harap bisa sama-sama lah (pelaksanaan proses PPDB, Red), selama ini kemenag selalu duluan,’’pungkasnya. (dil/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here