Warga Pilang Demo Lagi Tuntut Peternakan Ayam Ditutup

376

NGAWI – Warga Dusun Pilang, Desa Ngompro, Pangkur, semakin habis kesabaran. Mereka kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut usaha peternakan ayam potong milik salah seorang warga setempat ditutup. ‘’Dampaknya tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga sudah merugikan kami secara materi,’’ kata Agus Eko, salah seorang peserta aksi, kemarin (11/1).

Sekitar pukul 10.00, 20-an massa mendatangi kantor desa setempat untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka diterima sejumlah perangkat desa setempat bersama petugas dari kepolisian dan TNI. Satu jam berselang, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.

Menurut Agus, beberapa hari terakhir, warga terutama anak-anak banyak yang mengalami gangguan pencernaan dan sesak napas. Kondisi itu diduga ada kaitannya dengan bau tidak sedap dan serbuan lalat dari usaha peternakan ayam tersebut. ‘’Harus segera ditutup dan pihak terkait bertanggung jawab atas dampaknya,’’ tegasnya.

Jika pemilik peternakan menolak menutup usahanya, kata Agus, pihaknya akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemkab dengan harapan segera diambil tindakan tegas. ‘’Mereka (pemilik usaha, Red) maunya cari untung, tapi warga sekitar yang dirugikan,’’ keluhnya.

Kepala Dusun Pilang Suyanto mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Mulai dinas pertanian dan peternakan, dinas lingkungan hidup, hingga satpol PP. ‘’Kami sampaikan. Saran dari dinas, kalau memang usaha itu belum memenuhi standardisasi peternakan seharusnya tidak boleh dilanjutkan,’’ jelasnya.

Dia menyebut, jauh hari sebelumnya -saat pemilik peternakan mengurus persyaratan modal usaha- pihaknya sudah mengingatkan agar tidak mendirikan kandang dekat permukiman. ‘’Kami juga sudah sampaikan kalau memang mau buat peternakan silakan izin dulu,’’ tegasnya.

Kala itu, lanjut Suyanto, pemilik peternakan menyanggupi. Namun, kenyataannya hingga sekarang belum mengantongi izin sama sekali. Baik dari pemerintah desa setempat maupun dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ‘’Saat masalah ini mencuat, kami langsung minta agar ayam dipanen lebih cepat supaya dampaknya tidak semakin meluas,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Ngawi Arif Setiyono mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pemilik peternakan bahwa usahanya melanggar aturan. Sebab, tidak dilengkapi izin, termasuk persetujuan warga sekitar. ‘’Kami berikan penjelasan bahwa seharusnya usaha seperti itu harus dilengkapi izin. Apalagi sekarang sudah jadi polemik di masyarakat,’’ tuturnya.

Pihaknya kemarin juga sudah membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani pemilik peternakan. Isinya, yang bersangkutan bersedia menghentikan operasional usahanya selama belum memiliki izin. Jika melanggar, mendapat sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. ‘’Sementara kami minta menghentikan usahanya, kalau nekat ya bisa dilakukan penutupan paksa,’’ tegasnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here