Warga Curiga Pengukuran Lahan Dimainkan

295

MANTINGAN – Kejar tayang penyelesaian megaproyek tol Ngawi–Mantingan masih jauh dari harapan. Hingga kini masih tertanggung pekerjaan 23 overpass, 21 underpass, dan 3 jembatan penyeberangan.

Pembebasan lahan yang tak kunjung klir menjadi salah satu penyebabnya. Misalnya dua overpass di Desa Kedungharjo, Mantingan, Ngawi. ‘’Harganya belum pas,’’ ungkap Sukidi, 55, warga terdampak proyek jembatan laying, Minggu (6/5).

Sukidi dan sejumlah warga lain belum merelakan tanah dan bangunan rumahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan tol. Sebab, harga yang ditawarkan dinilai kelewat murah. ‘’Satu meter perseginya dihargai Rp 420 ribu,’’ ujarnya.

Umumnya, lanjut Sukidi, harga tanah di daerahnya Rp 2 juta setiap meter perseginya. Sebab, jalur yang terdampak itu merupakan penghubung antarkecamatan. Dari sebelah utara Kecamatan Mantingan, ujung lainnya Kecamatan Sine. ‘’Overpass di sebelah barat (masuk Jateng) harganya sudah Rp 1 juta lebih. Padahal itu jalur desa,’’ tegasnya.

Suyatno, 47, warga lainnya, mengutarakan hal senada. Dia tidak bakal melepas lahan beserta bangunannya jika harga yang ditawarkan kelewat rendah. Selain itu, dia meminta perincian bangunan yang jelas. Agar pihak terkait memerinci detail bangunan seperti apa, guna menentukan nominal rupiah sebagai pengganti. ‘’Kami sebenarnya mau, tapi perincian ganti rugi harus jelas,’’ katanya.

Suyatno beserta warga lain bersikeras tidak bakal merelakan lahan dan bangunan terdampak proyek infrastruktur jalan tol tersebut. Diungkapkannya, warga terdampak awalnya hanya disodori nominal pengganti secara keseluruhan. Rumah dan tanah Suyatno, misalnya, yang dinilai Rp 491 juta secara keseluruhan. Harga tersebut, katanya, belum cukup untuk membangun rumahnya yang sekarang ini. ‘’Saya bangun rumah ini habis Rp 500 juta lebih. Itu belum harga tanahnya,’’ papar Suyatno.

Pertemuan membahas kesepakatan harga sudah dilakukan tiga kali. Namun, pertemuan antara pemilik lahan dan pihak terkait belum membuahkan hasil berarti. Rembukan yang ditengahi pemerintah desa (pemdes) selalu berakhir tanpa kesepakatan. ‘’Kami sempat diancam mau digusur paksa dan uang pengganti disuruh ambil di pengadilan,’’ tambahnya.

Sementara itu, di overpass Kedungharjo II, lahan dari 70 KK juga masih belum klir alias belum bebas. Didik Setyoko, 44, warga setempat yang mengungkapkan hal serupa. Didik bersama warga lain yang terdampak mencium bau kecurangan dalam proses pembebasan lahan plus bangunan tersebut. ‘’Luas rumah saya itu 420 meter persegi, tapi cuma dihitung seluas 214 meter persegi,’’ terangnya.

Atas kecurigaan itu, Didik bersama warga terdampak lainnya sepakat tidak bakal melepas kepemilikannya. Dia menuturkan, seluruh warga terdampak overpass Kedungharjo II mengiyakan pengerjaan proyek tersebut. Asalkan, proses perincian kerugian baik perhitungan luas lahan beserta bangunan mesti detail. Bukannya bermaksud apa-apa, permintaan warga untuk keperluan ke depannya. ‘’Untuk membeli tanah dan membangun rumah lagi. Kalau ganti rugi tidak sepadan dengan rumah yang sekarang kami tinggali, ya kami tetap menolak,’’ ungkap Didik.

Terkait belum kelarnya pembebasan lahan tersebut, kiranya membuat pihak Jasa Marga Tol-Road Operator (JMTO) melongo. Sebab, batas kapan rampungnya pengerjaan proyek hingga beroperasional nanti masih gelap. ‘’Kami cuma bisa menunggu kapan serah terima dari proses pengerjaan menuju ke pihak kami (pengelola tol),’’ ungkap Manajer Area Solo–Ngawi Sih Wiyono kepada Radar Ngawi.

Pantauan Radar Ngawi, dua overpass Kedungharjo I dan II sudah berdiri. Namun, sebatas badan jembatan yang menyerupai sebuah gapura. Di overpass Kedungharjo I sama sekali belum ada tanda-tanda pengerjaan proyek. Sementara di overpass Kedungharjo II, kegiatan proyek sudah dilaksanakan. Tepatnya di beberapa titik area persawahan yang sudah klir pembebasannya. ‘’Sampai kapan nanti beroperasi, saya juga belum mengetahui. Begitu juga kendala apa di lapangan,’’ tegasnya. (mg8/c1/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here