Wali Kota: Pengadaan Sarpas Skala Prioritas

46

SEMENTARA ITU, gedung baru DPRD Kota Madiun di Jalan Taman Praja sudah berpenghuni. Hanya sarpras yang dipakai oleh para anggota dewan dan pegawai sekretariat DPRD masih berupa barang lawas. Selain itu masih banyak ruangan yang kosong karena belum adanya sarpras. ’’Sarpras yang ada saat ini dianggap masih layak,’’ kata Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi.

Dia menambahkan pengadaan sarpras baru bakal diadakan tahun ini. Hanya prosesnya masih dalam tahap penyusunan awal. Misdi mengungkapkan tender pengadaan sarpras gedung baru wakil rakyat itu paling cepat bisa dilakukan pada pertengahan tahun. Perkiraan itu berdasar urut kacang proses penganggaran. Diawali dengan penyusunan rancangan umum pengadan (RUP) setelah sebelumnya APBD 2019 Kota Madiun mendapat nomor register dari pemprov. ’’Setelah persiapan (penyusunan) RUP, lalu tender kemudian pelaksanaan (kegiatan),’’ ungkap mantan kabag administrasi pembangunan (Adbang) tersebut.

Lebih lanjut, dia berharap dalam proses tender pengadaan sarpras itu tidak mengalami kendala. Semisal proses tender harus dilakukan ulang karena tidak adanya penawar yang memenuhi syarat administrasi. ’’Kami berharap sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019, pengadaan sarpras sudah selesai semua,’’ harap Misdi.

Sesuai dokumen APBD, pengadaan sarpras di bagi dalam tiga kegiatan. Antara lain, pengadaan sound system di ruang rapat paripurna, LCD (liquid crystal display) screen, dan peralatan arus lemah senilai Rp 3,1 miliar. Kemudian, pengadaan mebeler atau interior senilai Rp 7,7 miliar. Serta, genset dengan kapasitas 500 kV senilai Rp 1,3 miliar. ’’Kalau bisa sekali tender ini bisa langsung selesai,’’ kata Misdi.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) telah menginstruksikan sekretaris DPRD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan bagian adbang yang melayani layanan pengadaan secara elektronik untuk menyiapkan Unit Pelelengan Pengadaan Barang Jasa (UPPJ). ‘’Kalau gedung ini sudah diresmikan sementara pemanfaatannya tidak segera digunakan maka tidak akan memberikan manfaat bagi semuanya. Ibarat sudah punya kamar, tapi tidak ada tempat tidurnya,’’ kata SR.

Karena itu, dia mendesak proses pelelangan segera dilakukan. Dengan harapan, supaya ke depannya tidak timbul permasalahan. Apalagi, untuk pengadaan sarpras di gedung baru DPRD pada tahun ini telah dianggarkan sekitar Rp 12 miliar. ’’Jangan nunggu nanti-nanti, kita minta secepatnya karena pengadaan sarpras itu menjadi skala prioritas,’’ ungkapnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here