MadiunPendidikan

Wali Kota Balik Kritik Kebijakan PPDB 2019

MADIUN – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun terkesan hati-hati menggelar penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 tingkat SD-SMP. Selain tidak ingin menabrak Permendikbud 51/2018, dindik juga masih disibukkan dengan proses penerbitan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sementara sebagai syarat untuk mendaftar sekolah. ’’Setelah berkoordinasi dengan pemprov terkait SKHU sementara, kami juga telah menetapkan pembukaan pendaftaran PPDB mulai tanggal 25–27 Juni,’’ ujar Kepala Dindik Kota Madiun Heri Wasana Rabu (12/6).

Dia tak menampik pelaksanaan PPDB SD-SMP di Kota Madiun terkesan paling akhir dibanding dengan kemenag dan pemerintah daerah (pemda) lain. Semua pihak iu lebih dulu membuka PPDB jauh sebelum tahun ajaran baru di mulai. ’’Hal-hal seperti ini kami tidak ingin pelaksanaan PPDB menabrak aturan-aturan dari kementerian. Karena kami tahu bersama, apabila melanggar ketentuan dalam Permendikbud akan dikenakan sanksi,’’ jelas Heri.

Meski begitu, Heri menyatakan bahwa peraturan wali kota (perwali) yang menjadi petunjuk teknis (juknis) PPDB sedang proses finalisasi di bagian hukum. Sehingga, tinggal menunggu tandatangan dari wali kota untuk kemudian ditetapkan sebagai produk hukum. ’’Kalau nanti setelah perwalinya turun akan segera kami sosialisasikan,’’ ujarnya.

Heri menjelaskan, PPDB SD dan SMP negeri tahun ini 90 persen akan dialokasikan untuk sistem zonasi, murni memakai pertimbangan jarak rumah siswa dengan sekolah. Namun, pihaknya memastikan, setiap siswa akan mendapat rekomendasi lima sekolah terdekat dari rumahnya saat mendaftar.

Lima sekolah terdekat ini akan dilihat dari jarak RT rumahnya ke sekolah. Meskipun rumahnya berada di pinggiran kecamatan A, lanjut Heri, bisa dapat rekomendasi sekolah yang ada di kecamatan B asalkan lebih dekat dari rumahnya.

Dia menambahkan sistem seleksi PPDB yang dapat dilakukan secara online ini juga akan menampilkan jarak rumah pendaftar dengan sekolah. Sistem seleksi akan secara otomatis menggeser pendaftar dengan jarak rumah paling jauh jika melebihi kuota. ‘’Setiap siswa bisa memilih dua rekomendasi sekolah, jadi kalau bisa jangan milih rekomendasi sekolah dengan jarak paling jauh,’’ jelas mantan kabid pendidikan dasar tersebut.

Sementara itu, untuk mengakomodir siswa dengan nilai Unas yang tinggi, juga diterapkan PPDB jalur prestasi. PPDB Jalur prestasi ini dibedakan menjadi prestasi Unas dalam hal ini USBN dan prestasi lomba.

Dikatakannya, jalur prestasi Unas ini akan dijadwalkan sebelum jalur zonasi. Sehingga saat peserta tidak lolos masih ada kesempatan mendaftar di jalur zonasi. Sementara sistem seleksi jalur UN ini akan diseleksi berdasarkan nilai USBN terbaik yang mendaftar di satu sekolah. ‘’Selain itu, kuota 5 persen lainnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua,’’ terang Heri.

Di pihak lain, Wali Kota Madiun Maidi secara terang-terangan menyebut bahwa pelaksanaan PPDB di beberapa daerah lain terkesan mencuri start. Karena sesuai aturan pelaksanaan PPDB seharusnya dimulai mendekati tanggal 27 Juni 2019. ‘’Yang lain-lainnya itu nggak benar,’’ ucapnya.

Berdasar hal tersebut, dia menepis bahwa penetapan perwali PPDB terkesan lamban. Sebaliknya, regulasi itu sedang digodok secara matang. Supaya tidak menyalahi peraturan yang lebih tinggi. ‘’Kalau mendahului-mendahului aturan itu sebenarnya ada sanksi. Tapi, kami lebih memilih taat,’’ kata Maidi.

Sebenarnya, dia merasa keberatan dengan pembagian kuota PPDB tahun ini. Utamanya pada kuota jalur prestasi yang hanya 5 persen. Menurut Maidi, hal itu tentu membuat siswa sulit mengembangkan kemampuan akademiknya. Karena setiap sekolah itu sarana dan prasarananya berbeda. ‘’Ya, kalau bisa itu harapannya fifty-fifty. Tapi, kalau memang aturannya sudah begitu, ya dilihat nanti saja seperti apa,’’ kata Maidi. (her/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close