Visi Indonesia 2045 (Menurut Presiden Perlu Syarat)

17

Oleh: Suprawoto (Bupati Magetan)

RUANG pertemuan di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis 9 Mei 2019 lalu mendadak menjadi ramai. Jalan di depan hotel yang biasanya kalau pagi dan pulang kantor sudah macet. Pagi itu menjadi macet luar biasa. Sebabnya bupati/wali kota dan gubernur se Indonesia berkumpul. Belum ditambah mobil polisi yang mengawal para menteri yang semua hadir. Acara pagi itu adalah Musrenbang Nasional yang dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi.

Ditambah bupati dan wali kota serta gubernur tidak datang sendiri. Tentu didampingi oleh kepala bappeda masing-masing. Dua kali ini selama menjadi bupati, saya melihat langsung kegeraman Presiden di hadapan pimpinan daerah yang berkumpul. Dulu ketika saya masih di pusat sudah sering mengikuti arahan beliau, baik dalam rapat-rapat dan pengarahan tingkat kementerian. Namun tidak seperti pada pertemuan kali ini kegeraman beliau.

Ketika dengan optimisme Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Prof Dr Bambang Brodjonegoro, menyampaikan laporannya tentang keberhasilan pembangunan selama lima tahun. Serta visi Indonesia 2045, semua seolah tersihir bahwa kita pasti bisa mencapai Visi Indonesia 2045. Dalam Visi Indonesia 2045 akan menjadi negara terkuat nomor lima dunia dengan PDB mencapai US$ 7,3 triliun dan pendapatan per kapita mencapai US$25.000.

Visi Indonesia 2045 sebagai kado manis, karena bertepatan dengan seratus tahun Indonesia merdeka ada beberapa indicator yang harus dipenuhi. Malahan setelah Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas melaporkan sekaligus menjelaskan Visi Indonesia 2045, giliran Presiden Jokowi menyampaikan kata sambutan beliau menyampaikan. Visi Indonesia 2045 akan masuk ke peringkat ekonomi terkuat nomer lima atau ke empat. Untuk ke sana banyak tantangan yang harus diselesaikan.

Jangan dikira, kalau kita hanya melakukan dengan biasa-biasa saja bisa masuk ke sana. Banyak negara tidak bisa masuk ke sana karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Untuk itu ada yang harus diselesaikan persoalan itu di Indonesia. Menurut Presiden ada syarat bisa masuk ke sana, ada setidaknya empat syarat. Pertama infrastruktur, reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan link and match.

Saya coba menyoroti dua hal infrasrtuktur dan reformasi birokrasi. Untuk infrastruktur jalan telah dibangun oleh pemerintah saat ini. Semua kepala daerah diharapkan supaya menyambungkan sentra ekonomi seperti kawasan industri, kawasan wisata, sentra industri kecil, pusat produksi pertanian dan perkebunan.

Di eks Karesidenan Madiun sendiri dengan adanya infrastruktur jalan ditambah lagi dengan jalan kereta api yang nantinya double track akan menarik investasi. Upah buruh sangat kompetitif, mengingat UMR di eks karesidenan Madiun masih masuk kategori rendah di Jawa Timur. Sehingga produk akan jauh lebih murah.

Namun yang menjadi tantangan adalah apabila yang dipakai adalah lahan pertanian produktif yang akan digunakan investasi utamanya industri. Tentu ini menjadi pilihan yang sulit bagi pimpinan daerah. Di satu sisi berusaha menarik investasi sebanyak-banyaknya namun lahan yang dipakai adalah lahan produktif yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekaligus sumber pangan.

Kedua, reformasi struktural. Lembaga-lembaga atau organisasi yang tidak efisien dan tidak memberi kontribusi ke pada negara untuk ditutup. Demikian juga organisasi di daerah. Agar juga disederhanakan. Semakin simpel semakin cepat dan akan semakin lincah. Tentunya akan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah.

Kita melihat begitu banyaknya lembaga di pusat, baik itu kementerian, badan atau komisi yang begitu banyaknya. Dan seringkali antara lembaga tersebut tumpang tindihnya dalam menjalankan tugasnya. Atau minimal beririsan. Selain tidak efisien, kalau masing-masing mempunyai kewenangan perijinan akan menjadikan semakin panjangnya sebuah ijin. Biasanya lembaga berat untuk melepaskan kewenangannya.

Oleh sebab itu perizinan harus dipermudah. Lima tahun ke depan beliau menyampaikan sudah tidak punya beban. Apapun yang terbaik untuk negara akan dilakukan. Juga izin selalu menjadi sorotan beliau. Sebagai contoh dulu izin investasi pembangkit listrik ada 259 item. Sekarang sudah menjadi 58 item. Pada waktu Presiden Menyampaikan penyederhanaan menjadi 58 item, hadirin tepuk tangan. Dengan cepat dan suara agak keras beliau menyampaikan,”Jangan tepuk tangan.” Sontak semua diam. Boleh tepuk tangan kalau izinnya di bawah lima item saja.

Berkali-kali Presiden Jokowi menyampaikan dipelbagai kesempatan, bahwa difisit necara perdagangan kita. Oleh sebab itu apabila ada investor yang akan menanamkan investasinya dalam bentuk substitusi impur ijinnya dipermudah. Kalau perlu proyek jalan dulu baru sayarat-syarat dipenuhi. Baik di kementerian maupun daerah masih dipandang masih ruwet.

Pidato Presiden Jokowi agak datar, hanya ketika di awal pidato pembukaan dan ketika akan mengakhiri pidato. Ketika bicara pada isi pidato betul-betul Presiden Jokowi bicara keras dan menurut saya sebagai orang Jawa, sudah bicara demikian sungguh istilahnya “mentog.” Mau bicara apalagi. Sudah berkali-kali disampaikan hasilnya belum maksimal.

Kegeraman presiden tentu pada tempatnya. Kita mesti belajar ketika rezim Orde Baru mencapai masa emas dulu. Indonesia pernah diramalkan akan menjadi macan Asia. Ketika itu China belum berkembang seperti sekarang ini. Indonesia ketika itu indikator seperti ekonomi tubuh dengan pesat. Demikian kondisi Indonesia saat ini.

Setiap ahli dan lembaga internasional memuji. Kita menjadi terlena. Seolah track kita sudah bener semuanya. Mestinya banyak hal yang mestinya dilakukan. Demokrasi yang belum terlalu menjadi isu dan rezim otoriter masih banyak ditolelir oleh dunia internasional waktu itu, tidak dimanfaatkan pimpinan kita dengan amanah. Reformasi birokrasi sudah menjadi program, akan tetapi baru sebatas slogan. KKN merajalela dipelbagai sektor kehidupan.

 Tentu kita tidak ingin seperti keledai yang terantuk pada batu yang sama. Kondisi ini harus menyadarkan kita semua. Presiden sudah berkali-kali menyampaikan hal ini. Sekali lagi reformasi birokrasi. Namun sayangnya indeks persepsi korupsi kita walaupun sudah berjalan semakin baik namun tidak secepat yang diangankan. Sehingga memperoleh angka yang terbaik.

Tentu menjadi pekerjaan rumah. Tidak hanya presiden. Akan tetapi seluruh komponen bangsa. Kalau kegagalan menjadi macan Asia kesalahan ditimpakan kepada rezim yang KKN dan presiden Suharto sebagai orang yang kemudian dianggap pantas menanggungnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau kita gagal menjadi lima besar ekonomi dunia. Atau malahan menjadi empat besar dunia, siapa yang yang pantas disalahkan.

Kita sekarang sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kita sekarang sudah sepakat menempuh demokrasi sebagai rute menuju impian Visi Indonesia 2045. Jangan sampai nanti sistem yang kemudian yang menjadi kambing hitam kesalahan. Bukankah sistem itu hanya sebuah cara untuk menempuh mencapai tujuan. Toh sistem otoriter seperti China, kerajaan seperti Brunei, monarki konstitusional seperti Inggris, demokrasi liberal seperti Amerika, atau demokrasi parlementer seperti Singapura, kalau penyelanggara negaranya amanah semua menjadikan masyarakatnya sejahtera. Oleh sebab itu sudah semestinya semua terpulang kepada kita. Dan semoga kita masih bisa menjadi saksi, bagaimana Visi Indonesia 2045 menjadi nyata. (*/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here