Terkait Penataan PKL, Komisi III DPRD Usul Diskresi Fungsi Jalur Lambat

29
BERI RESPONS: Yuwono Kartiko melakukan audiensi dengan sejumlah PKL Jalan Yos Sudarso Senin (17/6).

NGAWI – Ini solusi dari kalangan wakil rakyat terkait upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL). Diskresi terkait fungsi jalur lambat yang selama ini dinilai kurang efektif dinilai sebagai langkah awal yang perlu dilakukan pemkab untuk memuluskan langkah penataan pedagang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, pemkab bisa menata para PKL di sepanjang jalur lambat dengan tetap memperhatikan kerapian dan keindahan tata ruang wilayah kota. ‘’Saya lihat, selama ini fungsinya (jalur lambat) juga hampir tidak ada,’’ ujarnya Senin (17/6).

Langkah tersebut, lanjut dia, sejalan dengan niatan pemkab menyulap kawasan Jalan Yos Sudarso menjadi sentra PKL seperti Malioboro, Jogjakarta. Pun, pihaknya siap untuk mengawal proses perubahan aturan mengenai fungsi jalur lambat tersebut. ‘’Pasti akan kami dukung jika pemkab mau melakukan hal itu,’’ tegasnya.

King -sapaan akrab Yuwono Kartiko- mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan upaya penertibannya. Bahkan, dia menilai langkah itu harus dilakukan karena sudah ada peraturan yang mengatur. Namun, seharusnya ada perlakuan khusus dari pemkab terhadap keberadaan para PKL tersebut. ‘’Pembatasan jam berjualan itu baik dan mungkin menjadi solusi, tapi ada beberapa produk pedagang yang justru lakunya di jam-jam larangan berjualan,’’ tuturnya usai menemui sejumlah PKL Yos Sudarso kemarin.

Anggota DPRD dari Dapil Ngawi I itu juga menyebut bahwa keberadaan para PKL selama ini tidak hanya memiliki daya ungkit perekonomian daerah. Melainkan juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran berkurang. ‘’Makanya harus ada penanganan khusus, bagaimana jalan keluarnya selain memberikan kelonggaran jam berjualan itu,’’ ujarnya.

Selain soal pembatasan jam berjualan, kemarin King juga sempat diwaduli PKL terkait keberadaan parkir liar. Mereka merasa cemburu kepada mereka lantaran tidak tersentuh penertiban kendati melanggar aturan. ‘’Sebenarnya parkir liar itu lebih merugikan daripada PKL, karena tidak hanya mengganggu pejalan kaki, tapi juga menarik pungutan yang tidak ada dasar aturannya,’’ ungkap King.

Karena itu, dia meminta dinas terkait dan kepolisian bersikap tegas terhadap keberadaan parkir liar. Sebab, yang dilanggar itu bukan hanya peraturan daerah (perda), melainkan juga Undang-Undang Lalu Lintas, dan hukum pidana. ‘’Melakukan pungutan tanpa dasar aturan itu kan bisa masuk ranah hukum, makanya semua pihak harus terlibat,’’ tegasnya. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here