Usulan Pungutan Ritase Bertepuk Sebelah Tangan

91

MEJAYAN – Sistem penarikan ritase (rit) yang dicetuskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Madiun bertepuk sebelah tangan. Badan pendapatan daerah (bapenda) setempat belum bisa mengakomodasi usulan yang digadang-gadang bisa meningkatkan pendapatan pajak galian C hingga tembus miliaran. ’’Mekanisme ritase belum memungkinkan untuk diterapkan,’’ kata Kabid Pembukuan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Madiun Ary Nursurahmat kemarin (1/2).

APRI mengusulkan sistem penarikan ritase itu dalam rapat bersama dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) pertengahan Desember 2018. Penerapan sistem itu berdasar penghitungan lewat karcis. Setelah sebelumnya ditentukan dulu harga pajak per satu rit untuk satu karcis. Sopir truk tambang membeli karcis dalam jumlah tertentu untuk jangka sebulan. Uangnya dibayar di awal seharga karcis yang dibeli.

Kertas bukti itu bakal ditarik petugas sesuai jumlah rit yang keluar di pintu tambang. Penarikan berlangsung setiap hari. Nantinya ada rekonsiliasi kubikasi dengan pemkab setiap akhir bulan. Bila ada sisa, akan dikembalikan. Metode pungutan yang diklaim diterapkan dan berjalan di Ponorogo itu diyakini bisa menertibkan para penambang ilegal. Pemkab pun tidak perlu repot-repot menagih.

Menurut Ary, pungutan pajak semacam itu bertentangan dengan Perda 12/2010 tentang Pajak Daerah. Pertama, wajib pajak (WP) diminta menghitung sendiri besaran pajak harus dibayar menyesuaikan hasil yang diambil. Metode self assessment itu diikuti pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Kedua, pemungutan pajak tidak bisa diborongkan atau diserahkan ke pihak ketiga. Dua hal itu kontradiktif dengan sistem pemungutan berbasis karcis yang dibayar di muka. ’’Aturan perda dasarnya Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah,’’ ujarnya.

Alasan lainnya adalah pemkab tidak punya landasan hukum untuk menyimpan uang muka itu sebelum proses rekonsiliasi setiap bulan. Baik ditampung di kas daerah (kasda) maupun bapenda. Selain tidak ada dasar, juga berisiko. Kekhawatirannya, duit tersebut menjadi bahan pertanyaan publik. Pun ada oknum yang menyalahgunakannya. ’’Kalau tidak ada dasar, salah-salah kami yang bisa kena,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Disinggung soal sistem pungutan itu telah berjalan di Ponorogo, Ary enggan terlalu banyak berkomentar. Menurutnya, pemerintah setempat memiliki kebijakan sendiri lewat peraturan bupati (perbup). Sedangkan isi perbup Kabupaten Madiun tidak berbeda jauh dengan perda dan menambahkan besaran tarif. Bapenda, lanjut dia, perlu melihat usulan APRI dalam kacamata yang lebih luas.Mengajak DPMPTSP untuk ikut membahas. ’’Kami cari win win solution. Bagaimana cara memungut yang tidak melanggar aturan dan bisa diterima kalangan penambang,’’ ujarnya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here