Usulan Disperindag ke Bupati Suprawoto Sulap PPU Jadi RTH

56

MAGETAN – Masalah di Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati kian kompleks. Termasuk di antarnya pendirian bangunan liar di sekitar tempat tersebut. Sementara, di sisi lain, Pemkab Magetan masih memperimbangkan untuk menata kembali PPU seperti semula. ‘’Ini baru saja selesai kami rapatkan. Secepatnya akan ada action,’’ kata Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan, Sucipto Minggu (19/5).

Dijelaskan, dalam rapat itu diketahui bahwa sudah ada telaah staf yang disampaikan ke bupati Suprawoto. Misalnya, rencana PPU Maospati diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap mempertahankan pedagang di lokasi tersebut. Penempatannya mereka bakal dibuat lapak sendiri di sisi pinggir PPU. Hanya, wacana itu masih belum ada tanggapan dari bupati. ‘’Nota dinas belum turun. Kami masih menunggu,’’ jelasnya.

Namun demikian, Sucipto menyatakan eksekusi rencana itu belum bisa dilakukan tahun ini. Karena kaitannya soal anggaran yang belum teralokasikan. Minimal rencana itu paling cepat dapat terealisasi tahun depan. Termasuk di dalamnya menyusun perencanaan. ‘’Untuk PPU (tahun ini, red) belum ada program,’’ ungkapnya.

Dia menyebut penanganan PPU Maospati memang kompleks. Sebab, kaitannya dengan kepemilikan aset. Sementara, status aset tersebut tak jelas. Sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih dulu dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). ‘’Hasilnya (penelusuran) sudah selesai. Kalau itu sebenarnya menjadi aset daerah,’’ terang Sucipto.

Menurutnya, sistem pendirian PPU serupa dengan Pasar Baru Magetan. Pembangunannya tidak memanfaatkan APBD. Tapi, menerapkan metode build operate transfer (BOT). Di mana setelah habis kontrak kerjasama pengoperasian bangunan itu, pengelolaannya kembali ke pemkab dengan jangka waktu tertentu.

Meski demikian, Sucipto mengatakan apabila objek PPU itu tidak dilengkapi dokumen kerjasama. Berbeda halnya dengan Pasar Baru Magetan. ‘’Makanya kami fokus dulu pada kepemilikan aset. Baru kemudian melangkah untuk mengelolanya,’’ ungkapnya.

Dia menuturkan sesuai ketentuan PPU itu seharusnya sudah menjadi aset pemkab sejak tahun 2015 lalu. Karena pengelolaan pasar oleh pihak ketiga sudah habis. Sehingga, harus dikembalikan ke pemkab. Karena memang mereka yang berhak mengelola selanjutnya bangunan tersebut. ‘’Itu kan salah satu spot perekonomian. Pengelolaan harus maksimal supaya memberikan dampak nyata kepada masyarakat,’’ tutur Sucipto. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here