Usul PSK-Pengguna Ikut Dijerat Pidana

152

MADIUN – Maraknya prostitusi online di Kota Madiun membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) resah. Mereka mendesak polisi aktif mengungkap praktik tersebut secara berkelanjutan. Bahkan, MUI Kota Madiun mengusulkan, bila perlu pemberi dan pengguna jasa dalam kasus pelacuran dalam jaringan (daring) dapat dipidana. ’’Yang jelas, harus diberikan efek jera,’’ kata Ketua MUI Kota Madiun Sutoyo kemarin (17/1).

Sebab, menurut dia, dalam penanganan kasus prostitusi online selama ini, hanya germo atau mucikarinya yang dijerat. Sedangkan pemberi dan pengguna jasa dibiarkan bebas. ’’Kalau bisa perangkat (hukum) dibenahi dulu. Soalnya tidak bisa mereka (pemberi dan pengguna jasa, Red) dijerat pidana kalau UU-nya belum dibenahi. Sekarang mereka hanya dikenai wajib lapor,’’ ujarnya.

Dalam posisi saat ini, Sutoyo menegaskan pihaknya mendukung upaya polisi dalam mengungkap bisnis esek-esek yang sudah naik kelas tersebut. Bahkan, bila perlu kasus semacam itu diusut tuntas sampai jejaring lainnya agar tidak merusak moral bangsa. ’’Ini semacam degradasi moral. Sehingga, perlu adanya pembinaan karakter kepada masyarakat bahwa perbuatan itu menyimpang,’’ tuturnya.

Di samping itu, dampak yang ditimbulkan akibat maraknya praktik prostitusi online tersebut cukup akut. Utamanya terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS yang sulit terkontrol. Mengingat para perempuan penjaja seks via online itu sulit terdeteksi. ’’Keluarga di rumah bisa terserang penyakit itu hanya karena pihak lelakinya sering ”jajan” di luar,’’ terang Sutoyo.

Pandangan serupa dikemukakan oleh penulis buku Prostitusi 27 Kota di Indonesia, Yuyung Abdi. Menurut dia, penetapan tersangka terhadap perempuan penjaja seks dalam jaringan yang terlibat prostitusi memang sulit bila dipadupadankan dengan landasan KUHP, kecuali perantara (germo).

Dia mengungkapkan, seharusnya ada perubahan undang-undang tentang prostitusi. Tidak hanya menjadikan perantara sebagai tersangka, tapi pelaku prostitusi dan konsumennya juga harus dijadikan tersangka. ’’Karena, yang paling menikmati hasil transaksi itu sebetulnya adalah pelaku prostitusi daripada perantara,’’ kata Yuyung.

Fotografer senior Jawa Pos itu menilai, substansi penangkapan jadi tereduksi karena perempuan penjaja seks dalam jaringan sebenarnya lebih memperoleh pendapatan besar. Sebab, perantara sebenarnya bagian kecil dalam kasus itu. ‘’Peran perantara hanyalah stimulus untuk menjembatani transaksi,’’ terang Yuyung. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here