Usai Sosialisasi Tak Ada Toleransi, Bulan Depan Pemkot Madiun Berlakukan Lajur Sepeda

2779
SEGERA AKTIF: Petugas dishub melakukan pengecekan lajur sepeda di kawasan jalur protokol Kota Madiun.

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Membangkitkan kembali semangat para atlet balap sepeda Kota Madiun yang lesu. Pesan itulah yang disampaikan Wali Kota Madiun Maidi saat memberangkatkan 90 pembalap sepeda dari 18 tim di 23 negara di etape kedua dalam ajang Tour de Indonesia 2019, Selasa (20/8) lalu. Tidak hanya jargon semata, Maidi berkomitmen melahirkan atlet balap sepeda dengan memberikan fasilitas dan pelatihan.

Salah satu fasilitas pendukung yakni lajur sepeda sepanjang 2,8 kilometer. Jalur sepeda itu membentang di enam ruas jalan protokol Kota Kharismatik. Dia meminta pihak terkait tidak memberikan toleransi bagi kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jalur tersebut. ‘’Secepatnya akan diaktifkan,’’ kata Maidi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun Ansar Rasidi menjelaskan, infrastruktur  jalur sepeda telah mencapai 100 persen. Kendati demikian, jalur tersebut belum aktif secara resmi. Tidak heran jika masih ada kendaraan yang parkir di jalur tersebut. ’’Ada satu tahap yang harus kami lewati sebelum diresmikan,’’ ujar Ansar.

Pihaknya menunggu strategi sosialisasi yang masih digodok. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rencananya, sosialisasi bakal dilaksanakan awal hingga pertengahan bulan mendatang. ‘’Setelah sosialisasi, baru kami tidak akan memberikan toleransi bagi pelanggar,’’ tuturnya.

Usai sosialisasi, pihaknya bakal menindak tegas warga yang melanggar. Terutama kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil yang parkir di jalur tersebut. Sebagai mandat dalam Perda Nomor 37/2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ‘’Sesuai aturan tersebut ada langkah penindakan bagi yang melanggar,’’ ungkapnya.

Ansar menyebut, ada tiga penindakan dan sanksi denda yang berbeda. Yakni, penggembosan sebagai peringatan, penggembokan dengan denda Rp 100 ribu, dan derek dengan sanksi Rp 250 ribu. Itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera. ‘’Sulit diperingatkan dengan lisan (sosialisasi, Red), harus dilakukan tindakan agar jera,’’ tegasnya.

Seluruh sanksi denda bakal masuk ke kas daerah. Bagi para pelanggar tidak dapat mengambil kendaraan yang ditahan sebelum menyelesaikan pembayaran denda. Pembayaran dapat ditempuh melalui sistem online. ‘’Sebelum operasi penindakan, rentang seminggu sebelumnya kami akan tempel stiker larangan parkir di lajur sepeda,’’ jelasnya.

Usai sosialisasi, tidak ada toleransi pelanggaran di jalur sepeda. Sebab, jalur tersebut bertujuan melindungi pengguna kendaraan pada tataran terkecil yakni roda dua non bermotor. Hemat kata, pesepeda mendapatkan perlindungan pemerintah. ‘’Pada prinsipnya jalur tersebut ke depan banyak yang memakai,’’ katanya.

Pemanfaatan jalur sepeda juga bagian dari membudayakan bersepeda. Mengingat banyak manfaat yang dapat dirasakan. Mulai mengurangi polusi udara, menjaga kesehatan, dan ramah lingkungan. ‘’Siswa yang belum diizinkan berkendara dapat merasa aman saat bersepeda di jalan protokol. Dan tentunya dapat digunakan untuk berlatih,’’ ucapnya. (kid/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here