Usai Diperiksa Dugaan Perkara Politik Praktis, Kades Mariono Bungkam

227

MADIUN – Kepala Desa (Kades) Dawuhan, Pilangkenceng, Mariono, tutup mulut setelah tersandung kasus dugaan politik praktis dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Dia enggan mengomentari langkah penyelidikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun atas perkara pengondisian pemenangan salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Madiun. ‘’Tidak ingin memberi tanggapan apa-apa,’’ kata Mariono dihubungi via telepon kemarin (24/1).

Diketahui, bawaslu menengarai Mariono mengondisikan warga untuk memilih caleg dari daerah pilihan (dapil) III. Tindakannya itu dinilai melanggar pasal 490 UU 7/2017 tentang Pemilu. Kegiatannya berlangsung saat acara pertemuan salah seorang caleg DPR RI Dapil VIII Jawa Timur dengan kelompok wanita tani (KWT) desa setempat. Mariono pun diperiksa Selasa lalu (22/1). Dia membantah melakukan pelanggaran. Dalihnya, sekadar memberi sambutan. ‘’Belum waktunya (bicara, Red), karena proses di bawaslu juga masih berjalan,’’ kilahnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar mengatakan, pembahasan tahap dua kemarin (24/1) masih diperdalam. Tahapan itu mencermati hasil berita acara pemeriksaan (BAP) Mariono. Kemudian disinkronkan dengan pengakuan para saksi. Sudah ada tujuh saksi yang digali keterangannya. Yakni, tiga panitia pengawas lapangan (PPL), dua panitia pengawas kecamatan (panwascam), dan masing-masing seorang ketua KWT desa dan kecamatan. ‘’Para saksi saat itu berada di lokasi pertemuan,’’ sebutnya.

Bawaslu harus merampungkan pembahasan tahap dua sebelum berganti bulan. Sebab, ada tenggat penyelesaian maksimal 14 hari terhitung kasus ditemukan 14 Januari lalu. Selanjutnya, bawaslu bakal melimpahkan ke pihak kepolisian untuk dinaikkan statusnya ke penyidikan. Namun, terkait penentuan melanggar tidaknya, bakal diplenokan bersama bawaslu. ‘’Prosesnya masih lama,’’ ungkapnya.

Anwar menyebut fokus penanganan belum mengarah ke dua caleg yang terlibat dalam perkara Mariono. Pihaknya masih fokus ke kades. Sebab, yang bersangkutan paling kuat mengarah ke pelanggaran pidana pemilu. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan di tengah pembahasan muncul indikasi pelanggaran para caleg tersebut. Penyelidikan pun bisa berkembang tidak hanya kades. ‘’Kami selesaikan dulu urusan kades,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here