Urai Banjir, Bangun Embung di Tempursari

64

MEJAYAN – Maksud hati memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Pemkab Madiun mengimpikan keberadaan infrastruktur penampung air untuk mengurai bencana banjir menahun di wilayah Tempursari, Wungu. Namun, angan-angan tersebut belum bisa direalisasikan lantaran selain berbiaya mahal, juga terbentur kewenangan. ’’Inginnya ada embung atau waduk yang berfungsi mengendalikan air,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Edy Bintardjo.

Edy Bin –sapaannya– menjelaskan problem banjir di Tempursari akibat luapan Kali Piring yang berhulu di Kare itu sudah akut. Ditengarai banyak problem penyebabnya. Di antaranya pendangkalan akibat sedimentasi hingga kebiasaan warga buang sampah di sungai. Untuk saat ini, opsi pendirian bangunan penampung air ditengarai lebih konkret mengantisipasi banjir, ketimbang normalisasi sungai. Sebab, proyek pengerukan itu butuh biaya besar dan tempo yang tidak singkat. ’’Embung dan waduk juga multiguna untuk irigasi pertanian warga,’’ ujarnya.

Pemkab sedang mengkaji titik wilayah paling tepat didirikan bangunan penampung air. Kajian bakal dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran Kali Piring dari hulunya di Kare. Selain membangun waduk atau embung, pemkab juga menginginkan ada bendung. Banyaknya keberadaan infrastruktur pengontrol air dipandang bisa mengoptimalkan irigasi pertanian dan siklus hidro. ”’Semakin banyak air permukaan kan semakin bagus,’’ ucapnya kepada Radar Caruban.

Rencana tersebut sudah ditampung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Bupati Madiun Ahmad Dawami mengusulkannya saat rapat kerja seluruh kepala daerah se-Bakorwil 1 Madiun di kantor Bakorwil Madiun, Kamis (28/3) lalu. Edy Bin menyadari pemkab punya keterbatasan merealisasikan impian tersebut. Bahkan membangun irigasi sekunder seluas 1.000 hektare hingga 3.000 hektare tidak mampu. Pasalnya, kewenangan dan tanggung jawabnya berada di pemprov sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23/2014 tentang Irigasi. Usulan akan diperkuat lewat komunikasi dengan Balai Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) Jatim. ’’Dalam kasus prioritas penanganan banjir di Tempursari, kami juga akan berkomunikasi dengan Pemkot Madiun,’’ ujarnya.

Disinggung progres pemulihan banjir besar yang melanda 12 kecamatan awal Maret lalu, Edy Bin menyebut sedang ada penyusunan rencana aksi. Dokumen yang menghitung nilai kerusakan dan taksiran kerugian ini menjadi pedoman pemulihan. Rencana aksi berlaku tiga tahun. Selama itu pula, perhitungan yang dilakukan coba direalisasikan. ‘’Nanti dipisah-pisah fokus penanganan antara pemkab dan pemprov atau pusat,’’ kata pria asli Ngariboyo, Magetan tersebut.

Diketahui, kerugian banjir yang menerjang 57 desa di 12 kecamatan mencapai Rp 54 miliar. Permukiman warga ditaksir Rp 38,6 miliar dari 5.086 rumah diketahui rusak kategori ringan dan berat. Lahan pertanian padi yang terendam air sekitar Rp 8 miliar. Kerusakan infrastruktur berupa talut dan jembatan Rp 6,9 miliar. Hilangnya ribuan hewan ternak ditaksir Rp 416,5 juta. Jumlah puluhan miliar ini belum termasuk kerusakan aset pemprov dan pusat. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here