Madiun

Untung-Rugi Kecamatan Baru, Kajian Wacana Pemekaran Wilayah Belum Final

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun serius bakal memekarkan wilayah. Rencana pembentukan kecamatan baru akan dibahas lebih mendalam. Kajian sebelumnya yang dilakukan pemkot dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS) Surakarta tidak relevan lagi.

Kajian yang dibuat pada 2017 itu berpedoman pada PP 19/2008. Sementara, regulasi terbaru tentang kecamatan diatur dalam PP 17/2018. ‘’Wacana pemekaran wilayah masih dibicarakan dan dikalkulasikan manfaatnya,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi Senin (9/9).

Berbagai aspek yang bersinggungan langsung pun akan diperhitungkan. Berikut pedoman regulasinya. ‘’Kita lihat saja dulu program-programnya, dan kira-kira mana aturan yang mendukung serta yang melarang. Semua itu nanti akan ada kajiannya,’’ ujarnya.

Kajian sebelumnya menyebutkan bahwa pembentukan kecamatan baru muncul lantaran ketidakseimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Khususnya di Kelurahan Manisrejo. Hasil kajian menyimpulkan terdapat lima kelurahan di Kecamatan Kartoharjo dan Taman berpotensi digabung dalam satu kecamatan baru. Yakni, Kelurahan Manisrejo, Mojorejo, Banjarejo, Kanigoro, dan Klegen.

Hal tersebut belum final. Bakal dikaji ulang. Apalagi, pembicaraan sudah dilakukan sejumlah elemen pemkot. ‘’Pembicaraan itu menyangkut tentang tim pengaji. Dan, bagaimana rekomendasinya,’’ imbuh Maidi.

Namun, rencana tersebut belum masuk pembahasan anggaran. Menurut dia, masih mempertimbangkan untung dan ruginya. Pun butuh persiapan matang. Sebab, banyak tahapan yang harus dilalui. ‘’Dari hasil kajian ulang itu nantinya dapat memberi rekomendasi kepada pemkot terkait pengambilan kebijakan,’’ jelasnya.

Hasil kajian UNS, usulan pemekaran wilayah dengan menambah satu kecamatan baru bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika pemekaran wilayah tak dilakukan, dikhawatirkan pelayanan tidak maksimal seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Sesuai PP 17/2018, pembentukan kecamatan baru bisa dilakukan dengan persyaratan dasar minimal jumlah penduduk setiap kelurahan 8.000 jiwa. Luas wilayah minimal 7,5 kilometer persegi. Kemudian cakupan wilayahnya lima kelurahan.

Persyaratan itu sudah terpenuhi. Luas wilayah kecamatan baru 8,15 kilometer persegi. Sedangkan, jumlah penduduk sekitar 54 ribu jiwa. Rerata jumlah penduduk per kelurahan sekitar 8–10 ribu jiwa. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close