UMK Kota Madiun 2019: Serikat Pekerja Usul Rp 2 Juta

107

MADIUN – Perjuangan buruh belum berakhir. Sekalipun dewan pengupahan sudah memutuskan untuk mengajukan dua angka usulan upah minimum kota (UMK) 2019 kepada Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR). Serikat pekerja (SP) banyak berharap usulan UMK yang mengacu survei kebutuhan hidup layak (KHL) dapat disetujui. ’’Di dewan pengupahan, angka KHL hasil survei itu telah disepakati,’’ kata Ketua SP Inka Apoleus Karo Karo kemarin (8/11).

Apoleus mengklaim pembahasan di dewan pengupahan telah mencapai kata sepakat atas KHL Kota Karismatik. Berdasarkan survei yang dilaksanakan di dewan pengupahan, ada sejumlah revisi hingga muncul angka KHL sebesar Rp 2,33 juta. Angka tersebut, lanjutnya, sudah melalui pengurangan penilaian di sejumlah item. Angka itu jugalah yang lantas diusulkan sebagai UMK 2019 oleh pihak SP. ’’Itu pun sudah melalui berbagai pengurangan. Dan, yang terpenting, KHL itu disepakati di tingkat dewan pengupahan,’’ ujarnya.

Namun demikian, Apoleus menyadari bahwa UMK berdasarkan KHL akan sedikit banyak memberatkan para pengusaha. Sebab, bagaimanapun pekerja tetap butuh tempat kerja. Dan, kelangsungan usaha pun perlu dijadikan pertimbangan penting. Jangan sampai UMK berdasarkan KHL itu memberatkan para pengusaha. Mereka lantas mengusulkan sebuah solusi. Sekalipun solusi tersebut tidak ada dasar hukumnya. ’’Kami usulkan, dua usulan angka ini dijumlah kemudian dibagi dua. Memang ini tidak ada aturannya. Tapi setidaknya mendekati KHL yang notabene sudah disepakati, minimal bisa di level Rp 2 juta lah,’’ tutur Apoleus.

Solusi yang diusulkan SP Inka boleh jadi merupakan jalan tengah terbaik. Di satu sisi, tidak memberatkan pengusaha. Di sisi lain, upah yang diterima pekerja pun mendekati standar KHL. Toh, menurut Apoleus, juga ada opsi penangguhan bagi perusahaan yang keberatan dengan UMK yang telah ditetapkan. ’’Opsi penangguhan itu juga ada dasar hukumnya. Jadi, seharusnya pengusaha tidak perlu khawatir,’’ bebernya.

Dewan pengupahan telah mengajukan dua angka UMK kepada SR. Selain angka senilai Rp 2,33 juta mengacu survei KHL, dewan pengupahan juga mengajukan angka Rp 1,77 juta. Penghitungannya didasarkan pada PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam menentukan usulan UMK nanti, SR akan mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPS setempat. Kepala BPS Kota Madiun Firman Bastian mengatakan telah berkomunikasi dengan BPS provinsi terkait hal itu. ’’Kami berikan perbandingan UMK daerah lain dari BPS provinsi,’’ ujarnya.

Menurut Firman, tidak banyak pertimbangan yang bisa diberikan BPS kepada SR. Pasalnya, acuan penghitungan UMK sudah baku. Sebab, diatur dalam PP. Kecuali ada dasar hukum lebih tinggi yang bisa menganulir ketentuan tersebut, maka BPS bisa memberi berbagai rekomendasi agar buruh bisa hidup laik di Kota Karismatik. ’’Aturan penghitungannya sudah given dari pemerintah. Angka-angka indikator seperti inflasi dan PDRB yang digunakan itu juga tingkatnya nasional, bukan angka indikator di daerah,’’ urai Firman.

Ketua Komisi III DPRD Bondan Pandji Saputro coba angkat bicara. Dia mengaku sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Mendapat curhatan dari para pengusaha, Pandji merekomendasikan pemerintah untuk dapat mengambil jalan tengah terbaik. Menurutnya, biaya hidup di Kota Karismatik relatif sedang, tidak setinggi di daerah industri seperti Sidoarjo.

’’Di satu sisi, wajar jika pengusaha ingin survive di tengah kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Tapi, di sisi lain, UMK juga jangan terlalu kecil bagi pekerja. Usulan UMK yang mengacu PP Pengupahan itu sudah cukup baik,’’ sebutnya. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here