Tuntut PDAM Lawu Tirta Mandiri!

62

MAGETAN – PDAM Lawu Tirta bakal dituntut mandiri. Sebab, ini menjadi tahun terakhir Pemkab Magetan mengucurkan penyertaan modal. Sesuai perda 7/2015 tentang Penyertaan Modal PDAM Lawu Tirta, selama lima tahun berturut-turut, pemkab bakal memberikan modalnya untuk keberlangsungan BUMD tersebut. ’’Terakhir tahun ini kami akan menerima penyertaan modal dari pemkab,’’ terang Direktur Umum PDAM Lawu Tirta Gianto.

Besaran modal yang diberikan pemkab tahun ini, yakni Rp 2 miliar. Duit itu dapat dipergunakan untuk penguatan struktur permodalan, seperti biaya operasional dan investasi infrastruktur PDAM. Sehingga, tidak melulu soal penambahan sambungan baru. Nilai setiap tahunnya juga sama, yakni sekitar Rp 2 miliar. Namun, setiap tahun perda itu tetap perlu direvisi dan tahun ini menjadi tahun terakhir revisi perda. ’’Setiap kebijakan kan butuh payung hukum. Jika tanpa perda, tidak bisa dijalankan,’’ ungkapnya.

Gianto tak masalah jika harus mandiri tanpa sokongan modal dari Suprawoto. Bahkan, dia malah lebih suka jika mandiri. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak akan berubah. Hanya, cakupan pelayanan akan agak lambat. Itu, berkaitan dengan kemampuan perusahaan terhadap investasi. Dia berani menjamin tidak diberinya modal itu, tidak akan membuat kinerja PDAM menurun. ‘’Pelayanan akan seperti biasa, hanya progres capaian (penambahan sambungan, red) setiap tahun akan turun,’’ terangnya.

Dikatakan Gianto, dia tidak akan meminta penyertaan modal kepada pemkab Magetan pda 2020 mendatang. Jika pemkab memberikan, akan diterima. Meski tidak diberi, PDAM Lawu Tirta tetap akan memberikan kontribusinya kepada pemkab dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Bagaimana pun, pemkab Magetan sebagai pemilik saham dalam BUMD tersebut. ’’Tidak pengaruh pada PAD, karena ini milik pemkab,’’ katanya.

Lalu, berapa besaran PAD yang akan diberikan itu? Menurut Gianto, jumlahnya tidak menentu. Tergantung dengan pendapatan yang diterima PDAM. Lagipula, sebagai BUMD, PDAM Lawu Tirta bukanlah perusahaan profit oriented. Namun, ada pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Yakni, dengan menyediakan air bersih kepada pelanggan PDAM. Berbeda dengan bank yang memberikan utang kepada masyarakat dan duit itu akan kembali lagi ke bank dalam wujud duit. ’’Harus dibedakan,’’ katanya.

Gianto menambahkan, penurunan progress capaian penambahan sambungan itu, tidak semata-mata karena dampak tidak diberikannya modal oleh pemkab Magetan. Namun, tahun ini pula hibah dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-PR) bakal menjadi tahun terakhir pula. 1.000 pelanggan baru berpotensi hilang tahun depan, seiring sudah berakhirnya program sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ‘’Sambungan regular, akan tetap berjalan,’’ terangnya. (bel/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here