Tuntut Kinerja Aparatur Desa Lebih Profesional

86

MADIUN – Kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Madiun bakal semakin meningkat. Seiring langkah Pemkab Madiun menggelontorkan duit miliaran untuk menyokongnya. Tak tanggung-tanggung, 17 persen APBD Caruban -sebutan Kabupaten Madiun- masuk ke desa di 15 kecamatan. ‘’Tahun ini 17 persen (APBD masuk desa, Red), kami yakin tahun depan pemkab bisa sampai 20 persen. Tentu dari sisi kesejahteraan pasti ada perbaikan, makanya Parade Nusantara akan mengawalnya,’’ kata Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Madiun Dimyati Dahlan.

Dimyati mengatakan, besarnya duit yang mengalir ke pemerintah desa (pemdes) tak lain imbas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 11/2019 tentang Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana Perundang-undangan 6/2014 tentang Desa. ‘’Tentu dari sisi kesejahteraan perangkat desa naik, tapi profesionalitas juga harus terus ditingkatkan,’’ tegasnya.

Pengawalan dan pengawasan terhadap profesionalitas kinerja perangkat daerah itu menjadi fokus organisasi Parade Nusantara. ‘’Kami sudah kawal program ini sejak lama, sekarang sudah diimplementasikan di sini (Kabupaten Madiun, Red). Itu juga harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan profesionalitas perangkat desa,’’ ujar Dimyati.

Dengan terbitnya  payung hukum tersebut dan diimplementasikannya dalam APBD Kabupaten Madiun, pendapatan perangkat desa kini mencapai Rp 5 juta hingga Rp 6 juta. Dengan penghasilan tetap (siltap) minimal kepala desa (kades) sesuai pasal 81 PP 11/2019 sebesar Rp 2,4 juta setara 120 persen gaji pokok PNS golongan II/a.  Lalu, sekdes Rp 2,2 juta, setara 110 persen gaji pokok golongan II/a. Sedangkan perangkat desa lainnya setara 100 % gaji pokok PNS golongan II/a. ‘’Di Madiun, dengan komposisi seperti itu penghasilan kades dan perangkat bisa Rp 4 juta sampai Rp 6 juta,’’ rincinya.

Menurut Dimyati, besarnya porsi anggaran untuk pemerintah desa (pemdes) per desa kini dapat mengantongi duit hingga Rp 3 miliar. Meski, menurut pantauan Parade Nusantara, belum semua desa mencapai di atas Rp 2 miliar. ‘’ Siltap perangkat desa di Kabupaten Madiun jauh lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya,’’ klaim Dimyati.

Dengan kesejahteraan perangkat desa yang semakin baik, tentu pelayanan masyarakat juga harus lebih baik. Pun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)  semua komponen desa. Mulai lembaga, badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. ‘’Semua harus duduk bersama menata desa ke depan. Kami juga memfasilitasi itu,’’ terang Dimyati.

Tak hanya kesejahteraan perangkat desa, meroketnya anggaran pemerintah desa (pemdes) hingga 17 persen harus dibarengi pembangunan infrastruktur desa. Khususnya jalur perekonomian.  Selain itu, kesejahteraan guru diniyah, PAUD, dan TK di desa harus diperhatikan. ‘’Desa harus ikut serta meng-cover itu semua, misalnya insentif untuk guru PAUD, TK, dan lainnya,’’ beber Dimyati.

Dia meyakini insentif tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan guru diniyah. Sebab, mereka memiliki jasa besar dalam mewujudkan warga Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. ‘’Ini benar-benar gebrakan yang harus diwujudkan, bagaimana tanggung jawab negara yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak berlaku efektif tahun ini. Sebab, perlu adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia menerangkan bahwa sumber dana untuk penggajian perangkat desa tersebut dialokasikan dari APBDes, termasuk dana desa (DD) yang diberikan pemerintah setiap tahun. ‘’Semua sudah sepakat tentang hal ini, tentang PP 11/2019 itu,’’ katanya. (ian/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here