Tuntut Tuntaskan Kasus DAK, Massa Ngeluruk Kejari

189

PONOROGO – Perkara korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2012-2013 terkatung sampai sekarang. Saat ini, kasus yang menyeret mantan Wabup Yuni Widyaningsih itu naik kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kemarin (10/12) warga yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) 45 dan Bara Nusantara ngeluruk Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Menuntut penuntasan kasus dana alokasi khusus tersebut. ‘’Kami berharap kejari mengawal kasus ini (DAK 2012-2013, Red) sampai selesai,’’ desak koordinator LSM 45 Muh. Yani.

Yani cs mendatangi kantor kejari sekitar pukul 09.00. Massa berorasi dan membentangkan sejumlah poster. Tak sampai 30 menit, mereka mencoba masuk ke dalam gedung. Sekitar pukul 09.30, kejari bersedia membuka pintu untuk perwakilan LSM. Mereka ditemui langsung oleh Kajari Hilman Azazi. Kedua belah pihak membahas kasus korupsi yang menelan kerugian negara sekitar Rp 2,7 miliar tersebut. ‘’Kalau kami lihat, mereka (kejari, Red) positif akan mengawal sampai tuntas,’’ ujarnya.

Yani mendapat jawaban bahwa kejari setempat terus berupaya menuntaskan kasus korupsi Ida, sapaan Yuni Widyaningsih. Pihak korps adhyaksa meminta batasan waktu enam bulan hingga setahun untuk bisa merampungkan perkara yang belum inkracht tersebut. ‘’Ini sudah menjadi atensi dari masyarakat. Kami akan terus mengawal dengan melakukan pergerakan yang kami biayai secara mandiri,’’ tuturnya.

Kajari Hilman Azazi berjanji bakal menuntaskan perkara korupsi tersebut. Hilman mengklaim, begitu ditugaskan di Ponorogo telah meminta stafnya untuk menyelesaikan berbagai tunggakan kasus. Termasuk perkara Ida yang kini naik meja hakim agung di MA. Berkas kasasi, kata Hilman, telah dilimpahkan dari Pengadilan Tipikor Surabaya ke MA. Lewat enam bulan dari pelimpahan tersebut, pihak kejari akan menyurati MA. ‘’Tinggal di MA, jadi tunggu saja. Kalau enam bulan lewat tidak ada tindakan, akan kami surati,’’ tegasnya.

Hilman mengakui momentum hari antikorupsi patut menjadi pelecut kinerja korps adhyaksa yang dinakhodainya. Bahwa, setiap penugasan harus ditunaikan sesuai prosedur yang ada. Hal itu dia tekankan sejak awal bertugas di Bumi Reyog. Hilman mengklaim siap mengambil alih jika suatu perkara mandek di anak buahnya. ‘’Itu ancaman saya. Karena saya jaksa juga dari bawah (dalam meniti karir, Red). Dari menyidik sendiri atau menyidangkan,’’ ujar Hilman.

Untuk diketahui, perkara korupsi yang membelit Ida bersumber dari penggunaan anggaran DAK pendidikan yang totalnya mencapai Rp 8,1 miliar. Ida disebut menerima gratifikasi dalam kasus tersebut. Dia lantas divonis 18 bulan penjara dan sejumlah hukuman subsidier. Kasus lantas naik banding, membuat Ida dijatuhi vonis empat tahun penjara. Tetapi, kejari menaikkan perkara tersebut ke tingkat kasasi. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here