Madiun

Tunggakan Rp 45 Miliar, Tagihan 23 Rumah Sakit Molor

Defisit keuangan yang melanda sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014 berimbas serius terhadap penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Iuran kartu sakti penebus layanan kesehatan itu bakal dinaikkan dua kali lipat di tahun depan.

……………

KURUN dua tahun, BPJS Cabang Madiun menanggung tunggakan fantastis. Tak kurang dari 56 ribu kepala keluarga (KK) belum melunasi iuran yang totalnya mencapai kisaran Rp 45 miliar. ‘’Tunggakan itu dari peserta mandiri atau perorangan,’’ kata Tarmuji, kepala BPJS Cabang Madiun.

Kemacetan administrasi itu jelas berpengaruh terhadap penjaminan kesehatan seluruh daerah di eks Karesidenan Madiun. Meliputi 23 rumah sakit negeri dan swasta. ‘’Kalau masalah besarannya itu menjadi rahasia kami dengan rumah sakit,’’ ujarnya.

Dia hanya menyebutkan bahwa pembayaran terakhir dilakukan Agustus lalu. Selisih satu-dua bulan dari keterangan sejumlah rumah sakit yang enggan dikorankan namanya. Beberapa sumber menyebut pembayaran terakhir sejak Juni-Juli. ‘’Karena banyak yang nunggak, jadi uangnya masih belum bisa dibayarkan,’’ tutur Tarmuji.

Peserta mandiri yang konsisten membayar tagihan tak kalah banyak. Hingga kini tercatat 130 ribu KK yang taat pembayaran. Nominal pemasukannya mencapai Rp 232 miliar. Perbandingannya, 70 persen tertib: 30 persen menunggak. ‘’Total peserta mandiri 186 ribu KK. Mulai kelas satu, dua, hingga tiga,’’ terang Tarmuji sembari menyebut metode penghitungan kepesertaannya merujuk KK, bukan perorangan.

Selebihnya, BPJS Cabang Madiun tak dapat berbuat banyak lantaran seluruh aturan mengacu pusat. Baik pencairan maupun sistem penagihan. Diakui Tarmuji, penagihan cukup menyulitkan meski telah menempuh berbagai cara. ‘’Ada aturan main dalam penagihan. Itu pun harus mengacu dengan tata cara di pusat. Kantor cabang sebatas pengembangan,’’ sebutnya.

Berbagai upaya yang dilakukan nihil hasil. Mulai merekrut kader hingga bekerja sama dengan bank untuk sistem penagihan secara autodebet (dipotong langsung). ‘’Kalau rekening itu tidak ada saldonya, sama saja,’’ imbuhnya.

Mengacu Perpres 82/2018, peserta yang nunggak tidak dapat mengakses layanan rawat inap sebelum melunasi tagihan. Juga, dibebani denda 2,5 persen dari biaya perawatan. Untuk layanan rawat jalan, peserta masih dapat menikmati layanan meski menunggak. ‘’Ini aturan dari pusat dan diterapkan di seluruh daerah,’’ ujarnya.

Tarmuji memastikan problem keuangan ini tidak mengurangi kualitas layanan terhadap masyarakat. Pelayanan tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Pihaknya berharap peserta yang menunggak segera melunasi pembayaran. ‘’Untuk peserta mandiri kami imbau bayar tepat waktu,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Subsidi Silang, RSUD Sibuk Tambal Pembayaran

‘’Bisa jadi yang banyak nunggaknya daerah lain, tapi yang kena imbasnya daerah lain yang rajin bayar.’’ Istono, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

BERAT nada suara wakil rakyat menanggapi kenaikan tarif BPJS Kesehatan di tahun depan. Rencana kenaikan hingga 100 persen itu harus dilandaskan pada alasan yang jelas. ‘’Sebelum itu diterapkan, kami akan panggil pihak terkait untuk menanyakan kembali,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono.

Politisi Partai Demokrat itu selama ini kerap menampung keluhan rumah sakit di Kota Madiun. Terutama soal sulitnya pencairan klaim pembayaran. ‘’Ini sebenarnya yang menjadi dilema bagi kami,’’ ujarnya.

Istono tidak menampik tunggakan pembayaran oleh BPJS Kesehatan itu secara otomatis berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Sebab, rumah sakit yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus disibukkan mencari cara untuk menambal pembayaran. Baik pembayaran jasa (dokter) maupun obat yang menunggak. ‘’Rumah sakit kita (di Kota Madiun) kesulitan klaim pembayaran,’’ ungkapnya.

Ironisnya, pemkot telah menggelontorkan anggaran ke BPJS Kesehatan untuk menanggung layanan kesehatan warga kurang mampu. Diselaraskan dengan program layanan kesehatan warga. Pagu anggarannya tidak kecil, mencapai kisaran Rp 25 miliar setiap tahun. ‘’Di satu sisi kami rutin membayar, tapi rumah sakit justru kesulitan mencairkan klaim pembayaran,’’ bebernya.

Istono menyatakan, pengelolaan yang bermasalah itu justru tidak dia temui dalam Jamkesmasta yang saat ini telah bermigrasi ke BPJS Kesehatan. Sebab, Jamkesmasta dikelola secara otonomi oleh daerah. Sehingga kontrol, pengawasan, supervisi, serta evaluasi dapat dilakukan daerah. ‘’Kalau BPJS Kesehatan, daerah tidak mampu berbuat apa-apa karena itu program nasional,’’ tuturnya.

Istono menyebut program JKN itu semacam subsidi silang. Artinya, daerah yang mampu membantu daerah yang kurang mapan secara keuangan. Karena itu, pihaknya meminta aturan main dan sistem program tersebut diperbaiki. ‘’Bisa jadi yang banyak nunggaknya daerah lain, tapi yang kena imbasnya daerah lain yang rajin bayar,’’ katanya.

Selain perbaikan sistem dan aturan main, pihaknya juga berharap program dikembalikan pada otonomi daerah. Sehingga daerah yang mengelola dan memberikan langsung layanan terhadap masyarakat. Menurutnya hal itu dapat mengurangi beban pemerintah pusat yang terus disibukan dengan permasalahan defisit keuangan. ‘’Bagi saya tidak ada alasan bagi BPJS Kesehatan untuk tidak dapat mencairkan klaim pembayaran ke rumah sakit,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

Pinjam Bank, Tahan Jasa Medis, atau Restriksi Pelayanan

‘’Sama-sama mengkritisi agar masyarakat tidak menjadi korban.’’ dr Tauhid Islamy, Sp.OG (K), Ketua IDI Cabang Madiun

TIDAK BISA TIDAK. Defisit keuangan BPJS Kesehatan hingga keterlambatan pencairan klaim pembayaran ke rumah sakit memengaruhi kinerja dokter. Hal itu diungkapkan dr Tauhid Islamy SpOG (K), ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Madiun. Layanan profesional sesuai based clinical practice (BCP) yang diberikan dokter terhadap pasien terhambat. ‘’Pada titik mana pun, dokter akan merasakan dampaknya,’’ kata Tauhid.

Tauhid menjelaskan, BCP merupakan penerapan seluruh ilmu kedokteran yang dipelajari. Dihadapkan problema penjaminan ini, dokter harus memutar otak menyesuaikan obat dengan pembiayaan yang terbatas. ‘’Meskipun demikian, kami tetap mempertahankan semangat untuk mengabdi sebagaimana kode etik dan sumpah profesi kami,’’ ujarnya.

Dia membeberkan, dalam pelayanan kesehatan dikenal kendali mutu kendali biaya. Mutu disebut di depan artinya penanganan medis harus mementingkan BCP. Baru membicarakan biaya. Namun, sistem jaminan kesehatan seperti itu sulit diterapkan. ‘’Mestinya BCP dulu tanpa berpikir biaya, harusnya seperti itu,’’ tegasnya.

Tauhid menegaskan, problem keterlambatan pembayaran ini merupakan fakta yang telah diakui BPJS pusat. Pun, keterlambatan itu telah tertuang dalam surat edaran. ‘’Keterlambatan klaim pembayaran itu fakta dan tidak terbantahkan,’’ tuturnya.

Atas fakta itu, masing-masing rumah sakit memiliki opsi berbeda dalam menyikapinya. Pertama, rumah sakit melakukan pinjaman bank. Jika hal itu ditempuh, permasalahan selesai untuk sementara. ‘’Lagi-lagi kemampuan tiap rumah sakit itu berbeda,’’ ungkapnya.

Kedua, menahan jasa medis, dalam hal ini tunjangan dan hak dokter. Alternatif itu biasanya lebih dipilih lantaran tidak mengandung risiko. Lain hal jika menahan barang habis pakai dan obat-obatan. Jika hal itu dipilih, rumah sakit bakal berhadapan dan dikejar distributor. ‘’Tapi, kalau rumah sakit kuat akan terbayar semua. Sehingga ada yang melaporkan keterlambatan dua bulan dan ada yang tiga bulan,’’ sambungnya.

Ketiga, jika sudah parah, pihak rumah sakit bakal melakukan restriksi (pembatasan) di semua sektor. Baik jasa medis maupun barang habis pakai dan obat-obatan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada keputusan tidak memeriksakan pasien ke laboratorium. ‘’Masalah ini tidak akan selesai jika solusi yang ditawarkan hanya bersifat tambal sulam,’’ tuturnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya menyiapkan solusi yang bersifat tambal sulam untuk mengatasi permasalahan defisit keuangan BPJS. Dengan menaikkan premi, pemerintah memperbesar subsidi, membatasi layanan, dan solusi yang belum dijalankan adalah cost sharing. ‘’Di negara sekitar yang lebih maju, cost sharing diberlakukan. Tapi ini sifatnya juga tambal sulam,’’ sebutnya.

Karenanya, harus ada perbaikan yang sifatnya mendasar terhadap pembiayaan kesehatan tersebut. Semuanya harus terukur sehingga tidak menimbulkan persoalan baru yang berkaitan langsung dengan masyarakat. ‘’Biaya kesehatan masyarakat semuanya ditanggung pemerintah. Itu mustahil, di negara mana pun tidak akan mampu,’’ tuturnya.

Tauhid berharap seluruh pihak harus mengkritisi persoalan ini agar masyarakat tidak menjadi korban. Termasuk yang terus dilakukan Pengurus Besar (PB) IDI Pusat. Yakni, merespons ketika setiap bulan ada perubahan regulasi baru dampak dari defisit. Serta PB IDI Pusat senantiasa menjadi teman diskusi Kemenkes dan BPJS Pusat untuk menawarkan pembiayaan yang ideal. ‘’Sama-sama mengkritisi agar masyarakat tidak menjadi korban,’’ tegasnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close