Tunggakan Perekaman E-KTP Masih 1.300 Orang

96

MADIUN – Tunggakan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) warga Kota Madiun akhir tahun ini sepertinya sulit dipenuhi. Sebab, kekurangan perekaman data masih sekitar 3 persen. Merujuk data dispendukcapil per 27 Desember 2018, masyarakat yang belum merekam ada sekitar 1.300 wajib e-KTP.

’’Sudah kami kebut,’’ kata Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djatikusumo.

Dia menyatakan, perekaman e-KTP sengaja dikebut untuk meminimalkan persoalan dalam kontestasi Pemilu 2019. Utamanya memfasilitasi warga berusia 17 tahun melakukan perekaman e-KTP tanpa harus datang ke kantor dispendukcapil. ’’Ya, termasuk untuk pemilu,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (27/12).

Sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mencapai target tersebut. Misalnya, pada Kamis pagi, dispendukcapil melakukan upaya jemput bola dengan mobil keliling di alun-alun Kota Madiun. Cara itu sekaligus menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Warga cukup membawa surat keterangan pengganti e-KTP (suket) dan KTP lama. Setelah itu, mereka dilayani pencetakan sekaligus aktivasi. Pelayanan itu juga dikhususkan bagi warga yang sudah masuk database print ready record (PRR). Mereka sudah melaksanakan perekaman dan masuk daftar tunggu pencetakan.

Nono menerangkan, layanan yang disediakan tersebut bertujuan mempercepat pencetakan. Terutama bagi warga yang belum punya e-KTP. Saat ini ada 52.671 data jumlah usia 0–18 tahun.

Di antara jumlah tersebut, yang sudah mempunyai akta kelahiran mencapai 50.235 jiwa atau sekitar 95,3 persen. ’’Kami anjurkan segara melakukan perekaman. Karena saya khawatir, besok itu (akhir Desember 2018, Red) ada wacana aplikasi mau diblokir. Tapi, sampai saat ini belum ada instruksi dari Kemendagri,’’ terangnya.

Masyarakat juga diminta memahami kerugian jika tidak melakukan perekaman data e-KTP. Otomatis mereka tidak bisa segera mendapatkan KTP elektronik beserta fasilitasnya. Di antaranya akses pelayanan dasar warga yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, hingga layanan administrasi kependudukan.

Warga yang tidak memiliki KTP elektronik juga akan kesulitan dalam hal akses pelayanan perbankan. Tanpa e-KTP, hak-hak politik warga juga akan bermasalah. Salah satunya hak untuk menyalurkan suara dalam Pemilu 2019. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here