Tunggakan BPJS Kesehatan Ancam Pendapatan RSUD Caruban

192

MEJAYAN – Tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan benar-benar membuat RSUD Caruban pusing tujuh keliling. Selain dibayangi belum terpenuhinya target jasa layanan badan layanan umum daerah (BLUD), kondisi keuangan rumah sakit pelat merah itu pun terancam. Menyusul gelapnya waktu kepastian pembayaran klaim Rp 31,3 miliar dari lembaga itu. ‘’Kami juga waswas,’’ kata Direktur Umum (Dirut) RSUD Caruban Djoko Santoso kemarin.

Djoko menyebut tunggakan klaim yang belum terbayar Juni hingga Oktober mengancam kelangsungan pelayanan rumah sakit. Terutama membeli stok obat para pasien yang 90 persen merupakan pengguna BPJS. Juga biaya operasional sehari-hari. Beruntung, meski status BLUD, keperluan menambah peralatan perawatan di-handle pemkab. Namun, kebutuhan itu sifatnya insidental. ‘’Secara umum untuk pelayanan rumah sakit harus mandiri dari income yang diperoleh,’’ ujarnya.

Berstatus sebagai BLUD, RSUD Caruban memperoleh income 80 persen dari kegiatan rumah sakit. Namun, karena problem klaim BPJS ini, terpangkas menjadi 40 persen. Kepala bidang keuangan diinstruksikan melakukan efisiensi pendapatan dan pengeluaran. Rumah sakit tipe C itu memprioritaskan kebutuhan yang mendesak. Yakni, mencukupi keperluan pasien dan honor karyawan. Mengesampingkan kegiatan yang tidak krusial seperti mengorbankan rehabilitasi bangunan. ‘’Kalau terus-menerus juga tidak sehat bagi rumah sakit,’’ tuturnya.

Djoko tidak bisa memastikan kapan tunggakan bisa terbayarkan. Manajemen BPJS sudah diajak koordinasi. Namun, pembahasannya belum menemukan titik temu. Malah menjerumus perdebatan terkait besaran nominal klaim yang harus dibayarkan. Sejatinya, pihaknya tidak ingin permasalahan berlarut-larut. Pun tidak mengharapkan pelunasannya kelak ditambah dengan biaya denda. ‘’Kami tidak berpikir ke sana. Pokoknya bisa dilunasi itu saja sudah cukup,’’ paparnya kepada Radar Mejayan.

BPJS Kesehatan dianggap menjadi salah satu biang belum maksimalnya target pendapatan daerah. Lembaga itu menunggak pembayaran klaim di RSUD Caruban Rp 31,3 miliar. BPJS didesak segera melunasi klaimnya. Selain kepentingan memenuhi target pendapatan sebagai pelaporan ke pemerintah pusat, juga menghidupi rumah sakit. Urusan itu cukup urgen mengingat status BLUD yang harus menjalankan kegiatan operasional secara mandiri.

BPJS Kesehatan Madiun belum bisa dimintai tanggapan. Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Djonik Sukirman mengatakan bahwa keterangan akan disampaikan langsung oleh kepala cabang langsung, hari ini (10/12). Sebab, pimpinannya sedang dinas luar kota selama dua hari sejak Kamis lalu (6/12). (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here