Madiun

Tuan “Rawa Bhakti” Tetap Abdul Manan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rekam perpindahan hak kepemilikan tanah di Rawa Bhakti Residence tak terlacak dalam arsip Petok C di Kelurahan Mojorejo, Taman. Salinan tanda pendaftaran tanah milik Indonesia (TPTMI) berbahasa Jawa dengan ejaan lama itu masih atas nama Abdul Manan.

Kepala Kelurahan Mojorejo Basuki tak sampai hati jika warganya menjadi korban sengketa antara PT Hasta Mulya Putra (HMP) dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dia pun sabar menemani wartawan koran ini menelusuri arsip di kantornya selama enam jam kemarin. Bertumpuk-tumpuk dokumen memenuhi ruang kerjanya.

Basuki begitu hati-hati membuka tiap lembar dokumen yang telah termakan usia itu. Tepat pukul 08.00, Basuki membuka repoding atau buku induk. Mencari nama Abdul Manan yang merupakan si empu rumah joglo sebelum dibangun perumahan. Jilidan buku induk itu telah rusak. Pun, kertasnya yang menua telah berubah warna cokelat. ‘’Tulisannya seperti ini. Sulit dibaca dan agak pudar,’’ kata Basuki.

Hampir dua jam, Basuki memelototi satu per satu dari ribuan nama yang tertulis di repoding. Nihil. Kemudian, Basuki mengeluarkan dokumen krawangan yang merupakan buku induk berisikan denah dan data seluruh tanah di Mojorejo. ‘’Harus hati-hati, kertasnya tidak boleh rusak,’’ ujarnya.

Basuki menjuluki dokumen krawangan itu sebagai kitab tanah. Dokumen itu dibuat era 1960-an silam. Kertasnya model lawas seperti berlapis plastik. Denah digambar dengan goresan pensil. Tiap petak tanah berisi keterangan nomor. Di samping denah tertulis keterangan pemilik tanah. ‘’Ini yang Jalan Rawa Bhakti ada beberapa lembar, Mas,’’ ungkapnya.

Wartawan koran ini pun turut membantu Basuki dalam mencari letak denah Rawa Bhakti Residence. Ada lima halaman yang isinya menginformasikan tanah di Jalan Rhawa Bhakti. Basuki memulai lembar pertama yang letaknya mirip dengan lokasi. Di lembar itu ada dua tanah yang petakannya mirip lokasi perumahan. ‘’Kalau nggak ini, ya yang ini,’’ tunjuk Basuki sembari mengambil dokumen TPTMI yang diarsipkan ke dalam tiga bundel.

Basuki paham betul urusan administrasi agraria. Maklum, dia sebelumnya telah lama menjabat sebagai sekretaris Kelurahan Nambangan Lor. Posisi itu dijabatnya hingga berganti ke beberapa kelurahan. Sebelum naik jabatan menjadi kepala Kelurahan Mojorejo sejak 2013 silam. ‘’Sudah ketemu, tapi namanya bukan Abdul Manan,’’ tuturnya.

Tiga jam kemudian, Basuki baru menemukan titik lokasi perumahan dalam repoding. Di petakan tanah itu tertulis nomor 46. Kemudian Basuki bergegas mencari berkas nomor 46 dalam arsip Petok C. Meski samar, cukup terbaca dalam TPTMI tertulis Djenenge lan nommere wong kang njonggo padjeg Abdul Manan (nama dan nomor orang yang menanggung pajak Abdul Manan). ‘’Alhamdulillah ketemu, Mas,’’ katanya setengah berteriak lega.

Dalam TPTMI itu, semula petakan tanah berupa tanah sawah. Tertulis Nommer lan aksaraning perceel utawa bagian perceel: 50 (nomor dan tulisan persil atau bagian persil: 50). Kemudian dialihkan menjadi tanah kering dan dibagi menjadi dua perceel. Yakni, nomor 51 dan 55 yang diubah Abdul Manan 1953 silam. Hanya keterangan itu yang tertulis. Tak ada proses pengalihan hak kepemilikan ke nama lain. ‘’Mudah-mudahan warga Perumahan Rawa Bhakti terpenuhi haknya. Saya siap memberikan data-data untuk acuan, bila diperlukan,’’ janji Basuki.

Kendati, Basuki belum dapat memastikan apakah keterangan di dalam dokumen itu sama dengan yang tertera di surat hak guna bangunan (SHGB). Basuki masih harus menelusuri lagi sejumlah berkas lainnya. Termasuk berkas terkait proses jual beli maupun pemindahan hak kepemilikan dari Abdul Manan ke PT HMP yang saat ini belum ditemukan. Maklum, Basuki baru menakhodai kelurahan ini pada 2013. ‘’Tapi tetap saya upayakan dan bantu. Mestinya semua ada arsipnya,’’ bebernya.

Terpisah, Subadi memperkirakan tanah itu semula merupakan tanah yasan. Julukan bagi orang Jawa untuk tanah tak bertuan. Atau, tanah egendom di masa kolonial Belanda. Tanah tak bertuan menjadi hak seluruh warga untuk digunakan dan dimanfaatkan. ‘’Jadi, sejarah tanah itu yang harus diketahui,’’ kata dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Madiun itu.

Doktor hukum lulusan Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang itu menjabarkan, catatan terakhir yang tercantum dalam TPTMI itu 1953 lalu. Artinya, UU Pokok Agraria Nomor 5/1960 baru lahir tujuh tahun kemudian. Setelah UU itu mengorbit, tanah yasan atau egendom berhak menjadi hak milik warga yang kali terakhir memanfaatkan dan menggunakannya. ‘’Kalau melihat sejarah, memang di Desa (Kelurahan, Red) Taman itu dulunya banyak tanah perdikan,’’ ungkapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close