Truk Overtonase Perusak Infrastruktur

30

PONOROGO – Tak heran kendaraan bertonase berat dilarang melintas di kilometer 227 Ponorogo-Pacitan di Wates, Slahung. Pasalnya, mereka sudah lama dikeluhkan sebagai biang perusak infrastruktur jalan. Terutama, di jalan-jalan yang kapasitasnya tak sebanding dengan beban muatan kendaraan. Kondisi itu dapat ditemukan di tiga kecamatan. ’’Pulung, Jenangan, dan Sampung. Di tiga kecamatan itu, sama-sama terdapat potensi pertambangan yang membuat kendaraan berat lalu lalang,’’ beber Kepala Dishub Djunaedi.

Djunaedi mendukung pengalihan arus sementara di Wates, Slahung, bagi kendaraan dengan berat lebih dari delapan ton. Sebab, berkaca dari tiga kecamatan yang dia sebut, kendaraan bertonase berat hanya akan memperparah kerusakan. Djunaedi mengaku sudah lama mengeluhkan kondisi itu. ‘’Banyak upaya sudah kami lakukan untuk menertibkan jalan daerah. Kenyataannya, overtonase seperti itu sudah berlangsung sejak lama, dan ini persoalan di banyak daerah, tidak hanya di Ponorogo,’’ kata dia.

Menurut Djunaedi, frekuensi kendaraan bertonase berat melintas di Jenangan, Pulung, dan Sampung lebih tinggi dari kecamatan lain. Yang unik yakni di Sampung. Pasalnya, aktivitas pertambangan sebenarnya dilakukan di wilayah Wonogiri. Namun, kata dia, akses yang kerap dilewati kendaraan bertonase berat justru jalanan Pohijo, Sampung. ’’Di Sampung, tambangnya itu masuk Wonogiri. Tapi jalan yang rusak justru di Pohijo karena sering lewat sana,’’ sebutnya.

Sejumlah upaya penertiban sudah sempat dicoba. Di antaranya, bekerjasama dengan kepolisian untuk menilang truk-truk yang overtonase. Satu dua truk didapat, namun yang lolos ada belasan. Cara kedua, dengan menyusun nota kesepahaman antara pemilik tambang, pengemudi truk, dan pemerintah desa. Itu juga tak begitu efektif. ’’Yang efektif justru penurunan paksa (kelebihan muatan),’’ kata dia.

Nah, cara terakhir itu yang akan coba diterapkan di tiga kecamatan. Dishub akan memantau tonase kendaraan. Jika lebih dari kapasitas jalan daerah (delapan ton), maka kelebihan muatan akan diturunkan paksa. Pihaknya kini tengah mengusulkan anggaran untuk penertiban tersebut. Jika efektif, lanjut Djunaedi, cara ini bisa diterapkan di wilayah lain semata untuk melindungi usia badan jalan milik daerah. ‘’Tidak banyak (anggaran yang dibutuhkan), hanya Rp 35 juta setahun, sebagai ongkos penurunan,’’ pungkasnya. (naz/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here