TPS 06 Bancangan, Ponorogo Terancam Pemungutan Ulang

116

PONOROGO – Bawaslu Ponorogo mengendus keganjilan di TPS 06, Bancangan, Sambit. Pengawas lapangan tingkat desa menemukan empat orang yang tak masuk daftar pemilih tetap (DPT) diperbolehkan mencoblos. Keempatnya dari luar kabupaten. ‘’Tiga ber-KTP Situbondo, satu Kalimantan Timur,’’ kata Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Data dan Informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Munarimbawan.

Sulung membeberkan keempatnya dilayani petugas TPS setempat untuk mencoblos. Padahal tidak masuk dalam daftar daftar pemilih tambahan (DPTb). Pun keempatnya tidak mengantongi berkas A5 yang dipersyaratkan sebagai pindah pilih. ‘’Keseluruhnya tidak mengantongi berkas pindah pilih,’’ lanjutnya.

Sebenarnya pengawas lapangan telah mengingatkan agar yang bersangkutan tidak dilayani. Namun, petugas TPS bersikukuh memberikan izin. Keempatnya lantas mengisi daftar hadir dan dipersilakan mencoblos di TPS tersebut. ‘’Sudah diperingatkan tapi tak diindahkan,’’ ungkapnya.

Sulung memastikan, hal itu termasuk pelanggaran pemilu. Apalagi, keempatnya yang tidak masuk DPTb diberikan tiga jenis surat suara. Meliputi surat suara capres-cawapres, DPD, dan DPR RI. ‘’Mereka tidak masuk DPTb itu pelanggaran pertama. Jika pun keempatnya terdaftar DPTb, seharusnya yang diberikan surat suara capres saja,’’ sambungnya.

Bawaslu perlu pembuktian. Apakah itu murni kesalahan teknis atau terkandung kesengajaan. Untuk itu, perlu melakukan kajian bersama komisi pemilihan umum (KPU) setempat. Ada dua kemungkinan konsekuensi. Pertama, pemungutan suara ulang (PSU). Jika temuan itu mengarah faktor kesengajaan. Kedua, bisa diseret ke ranah pidana. ‘’Kami bahas dan kaji bersama, bagaimana langkah selanjutnya,’’ tuturnya.

Sulung berharap temuan ini menjadi atensi khusus KPU Ponorogo. Terutama dalam membekali petugas pelaksana di lapangan. Baik tingkat kecamatan hingga tingkat desa. ‘’Agar tidak terulang pada pemilu mendatang,’’ ucapnya. (mg7/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here