Magetan

TP4D Evaluasi Paket Rumdin Kejari

MAGETAN – Gagalnya lelang paket pekerjaan rehabilitasi rumah dinas (rumdin) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan dievaluasi. Sebab, semua pihak ketiga yang telah melakukan penawaran dianggap tidak kredibel. Karena mereka tak memenuhi seluruh kelengkapan administrasi. ‘’Kami tetap evaluasi, tapi evaluasi pada letak kegagalannya,’’ ujar Kasi Intel Kejari Magetan Sudi Harsyansah Kamis (23/5).

Agar proses lelang itu tak kembali gagal, Sudi memastikan pihaknya bakal intens berkoordinasi dengan bagian ULP. Dirinya sangat terbuka untuk diajak konsultasi. Dengan harapan, kesalahan sekecil apapun bisa diminimalisasi. Terutama saat proses paket pengerjaan itu nanti berjalan. ‘’Kalau memang kelengkapan administrasi tidak memungkinkan, ya kami tidak memaksa. Jalankan saja sesuai regulasi,’’ tuturnya.

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dalam proses lelang pekerjaan tersebut. Menurutnya, gagalnya lelang paket pekerjaan fisik itu lebih disebabkan karena sistem. ‘’Jadi, serahkan saja semuanya kepada sistem,’’ katanya kemarin (23/5).

Meski begitu, pihaknya tak menampik hal tersebut berdampak pada menyusutnya waktu pelaksanaan pengerjaan. Namun, Sudi berkeyakinan itu tidak akan menjadi kendala. Karena kondisi rumdin kejari itu tidak rusak parah. Namun, tetap perlu dilakukan renovasi. Sebab, ada beberapa sisi bangunan yang dianggap sudah tak layak. ‘’Mendesak, sebenarnya tidak begitu. Tapi, kalau lebih cepat selesai kan lebih baik,’’ ungkapnya.

Saat ini, kata dia, rumdin itu sudah kosong. Para jaksa yang menempati rumdin itu sementara mengontrak rumah lain selama pembangunan berjalan. Sehingga, pihaknya tak heran apabila bangunan itu sepi. ‘’Sudah banyak yang keluar. Ngontrak,’’ terangnya.

Sudi menjelaskan kompleks itu bukan hanya menjadi rumdin para jaksa Kejari Magetan. Namun, juga ditempati oleh para hakim Pengadilan Negeri (PN) Magetan. Tetapi, dalam pengembangannya tahun ini anggaran yang tersedia dipakai untuk merehab rumdin kejaksaan saja. ‘’Milik kami hanya sebagian. Sebagiannya masih punya pengadilan (PN, red),’’ katanya. (bel/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close