Total Taksir Rugi Banjir Kabupaten Madiun

78

MADIUN – Seandainya banjir tidak terjadi, pemkab bisa membangun delapan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tambahan di Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban. Sebab, kerugian materi dari bencana Selasa lalu (5/3) mencapai Rp 54 miliar. Setara biaya pembangunan delapan gedung perkantoran yang satu unitnya dianggarkan Rp 7 miliar. ‘’Penanganan banjir memang mahal. Karena itu, tidak boleh terulang lagi,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Kerugian puluhan miliar itu terbagi empat bidang dari 57 desa di 12 kecamatan terdampak. Kerugian dari permukiman warga mencapai Rp 38,6 miliar. Sedikitnya 5.086 rumah rusak ringan dan berat. Kerugian dari pertanian akibat sawah terendam sekitar Rp 8 miliar. Kerusakan infrastruktur Rp 6,9 miliar. Terakhir, peternakan ditaksir mencapai Rp 416,5 juta.

Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– memastikan estimasi nilai kerugian belum terhenti. Taksiran Rp 54 miliar itu baru sebatas hitungan kerusakan yang menjadi asetnya pemkab. Kerusakan aset milik pemerintah pusat belum masuk kalkulasi. Seperti tanggul-tanggul jebol milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di sejumlah titik aliran Kali Jerohan. ‘’Setelah masa tanggap darurat diinventarisasi detail dan tindakannya saat pascabanjir,’’ ujarnya.

Fasilitasi penanganan pemkab menyeluruh. Tidak hanya empat bidang terdampak yang terdata saat ini. Gerobak milik pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ikut hancur diterjang banjir juga dikalkulasi. ‘’Tidak sekadar mengembalikan infrastruktur seperti sedia kala. Juga memulihkan perekonomian masyarakat,’’ tuturnya.

Kalkulasi nilai kerugian itu terpaut sangat jauh dari anggaran bencana yang dibujetkan sebelumnya. Hanya Rp 4 miliar dari APBD 2019, dialokasikan via belanja tidak terduga dan bantuan sosial (bansos). Dana tersebut bakal dicarikan badan pengelolaan keuangan aset dan daerah (BPKAD) sesuai usulan organisasi perangkat daerah (OPD). Menyesuaikan kebutuhan dan skala prioritas.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun Edy Bintardjo menyebut akumulasi kerugian bidang tanaman pangan serta peternakan dan perikanan Rp 8,8 miliar. Banyaknya padi siap panen yang terendam banjir membuat kerugiannya menjadi yang terbanyak yakni mencapai Rp 6,1 miliar rupiah. ‘’Untuk kerugian karena puso (gagal panen, Red) mencapai Rp 1,9 miliar,’’ ungkapnya.

Ada dua desa yang mengalami gagal panen. Yakni, Garon (44 hektare) dan Glonggong (25 hektare). Lahan pertanian terdampak lain diklaim Edy masih bisa dipanen. Meski optimalisasi hasilnya diperkirakan hanya 50 persen dari total produksi. Pemkab telah mengajukan bantuan benih padi ke pemprov dan pusat. ‘’Jadi, kalau satu hektare itu normalnya bisa panen sekitar tujuh ton, kini hanya bisa produksi setengahnya saja,’’ imbuhnya.

Sarana-prasarana pertanian juga rusak. Utamanya, jaringan irigasi tersier. Disperta belum mencatat seberapa parah tingkat kerusakannya. Penanganannya bakal diambilkan dari pengalihan tiga titik alokasi DID senilai Rp 600 juta serta 10 titik dari APBN senilai Rp 550 juta. ‘’Sekalian untuk normalisasi dan perpanjangan jaringan irigasi,’’ tuturnya.

Juga, terdapat 1.468 meter persegi kolam ikan yang terdampak. Membuat 7.799 ton ikan terhanyut. Ada pula prasarana tangkap ikan yang rusak. Total kerugiannya mencapai Rp 257 juta. Untuk ini, pemkab mengusulkan bantuan benih ikan dan prasarana tangkap ikan perahu, jukung jarring, dan tubu. ‘’Itu merata di seluruh kecamatan yang kolam ikannya terdampak,’’ tegasnya.

Dampak ternak meliputi 13 sapi, 94 kambing, dan 4.058 ayam. Total kerugiannya Rp 508 juta. Itu terjadi di 5 kecamatan: Balerejo, Pilangkenceng, Wonoasri, Saradan, dan Sawahan. Pihaknya sudah mengusulkan bantuan obat, desinfektan, dan pakan konsentrat ke pemprov. (mg4/cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here