Tolak Aturan CPNS, FHNK-2 Pasang Spanduk di 18 Kecamatan

132

MAGETAN – Masa kampanye Pemilu 2019 di Magetan bakal disaingi Forum Honorer Non-Kategori Dua (FHNK-2). Sebab, mereka juga akan kampanye menolak aturan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Mereka bakal membentangkan spanduk di 18 kecamatan. Bahkan, di Kecamatan Kota ada lima titik. ‘’Saat ini sedang kami urus izinnya. Jika selesai langsung action,’’ kata Ketua FHNK-2 Magetan Dony Virli, Kamis (20/9).

Pemasangan spanduk itu juga bakal diberitahukan secara tertulis ke Kementerian PAN-RB dan DPR RI. Itu sebagai bentuk ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan pusat. Pun agar nasib para tenaga honorer diperhatikan. Bukan diberi beban berat tanpa balasan setimpal. ‘’Salah satunya diberi kesempatan menjadi PNS,’’ ujarnya.

Koordinasi dengan Pemkab Magetan dan Suprawoto, bupati Magetan terpilih, juga akan dilakukan. Pun dengan persatuan guru republik Indonesia (PGRI) setempat. Mereka juga akan menggandeng anggota FHK-2 di bawah komando Hadi Warsito. Tinggal menunggu izin dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan dinas pendapatan pengelolaan dan aset daerah (DPPKAD).

Menurut dia, tidak hanya tenaga honorer K-2 yang usianya sudah uzur. Tapi banyak juga guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap  (GTT-PTT) yang usianya di atas 35 tahun. Itu jelas kedaluwarsa untuk ikut seleksi CPNS. Sehingga mereka tak lagi berkesempatan memperbaiki kesejahteraan. ‘’Orang tua ingin anak-anaknya mendapat pendidikan yang maksimal, tapi yang kami dapat sebagai pendidik sangat tidak maksimal,’’ sergahnya.

Meski tidak mendapat keuntungan dari proses rekrutmen CPNS 2018, pihaknya sepakat tidak akan mogok kerja. Mereka justru prihatin, karena mogok kerja berdampak pada dunia pendidikan di Magetan. Bayangkan, ada 1.984 pendidik dan tenaga kependidikan. ‘’Sebentar lagi ujian tengah semester, kalau mogok kerja kasihan anak-anak,’’ tuturnya.

Menurut Dony, mereka tetap memiliki hati nurani. Tidak mungkin bakal mengorbankan para siswa yang tidak mengerti permasalahan. Tanggung jawab dan beban moral juga jadi pertimbangan. Kendati juga harus berjuang mendapatkan kesejahteraan seperti pendidik yang berstatus PNS. ‘’Sama seperti honorer K-2, kami juga ingin meraih simpati masyarakat,’’ tegasnya. (bel/c1/sat)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here