TNI-Polri dan Jabatan Sipil

124

MINGGU lalu ramai diberbagai media membahas tentang banyaknya perwira tinggi TNI-Polri yang tidak mendapatkan jabatan. Tidak tanggung-tanggung. Dari TNI sekitar 650 perwira tinggi yang tidak punya jabatan. Demikian juga di lingkungan Polri sekitar 400 perwira setingkat kolonel belum mendapat jabatan.

Saya jadi teringat ketika masih menjadi pejabat tinggi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Pansel (panitia seleksi) untuk pengisian pejabat tinggi. Kebetulan saya sebagai wakil ketua pansel, sedangkan ketuanya, Sarwono Kusumaatmadja. Mantan menteri baik di era Orba dan reformasi. Malahan ketika saya sudah purna sebagai sekjen karena usia dan kemudian tetap diminta menjadi widyaiswara utama tetap diminta sebagai wakil ketua pansel. Berhenti menjadi pansel, karena saya kemudian menjadi Bupati Magetan.

Ada pengalaman yang menarik dalam pengisian jabatan tinggi di Kementerian Kominfo. Ketika akan dilakukan pengisian jabatan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) terjadi diskusi panjang. Dari mana mengisi jabatan Dirjen yang mestinya harus menguasai teknologi ini. Demikian beberapa direktur dikehendaki malah dari TNI-Polri untuk direktur Penataan Sumber Daya dan direktur Operasi Sumber Daya.

Untuk dirjen Aptika akhirnya diputuskan dari swasta bukan dari TNI-Polri. Karena waktu itu kita berpikir bahwa khusus dirjen Aptika harus menguasai teknologi. Kalau mungkin harus berpikiran ke depan di bidang teknologi. Malahan waktu rapat saya mengistilahkan calon dirjen Aptika kalau dalam pewayangan seperti “Kresna” yang tahu “ngerti sadurunge winarah.”

Tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi calon dirjen ini harus tahu teknologi ini akan ke mana arahnya. Sehingga pemerintah dapat mengantisipasinya. Selama ini terkesan pemerintah selalu di belakang perkembangan teknologi.

Langkah pertama melihat ketentuan. Apakah bisa bukan ASN dan juga bukan TNI-Polri menjadi pejabat di Kementerian atau lembaga. Untung salah satu anggota pansel adalah Dr. Iwan Setyawan. Beliau adalah Deputi SDM Kementerian PAN-RB. Setelah melihat ketentuan dan diskusi bersama, disimpulkan bahwa jabatan tinggi di Kementerian dan lembaga dapat diisi dari swasta dengan seijin Presiden. Oleh sebab itu kemudian pansel Membuat surat kepada Menteri Kominfo agar Menteri membuat surat kepada Presiden untuk meminta ijin dengan berbagai alasan pembenar. Kebetulan Presiden mengijinkan sehingga proses lelang jabatan untuk dirjen Aptika boleh dari swasta dibuka.

Yang menarik setelah dibuka banyak dari swasta yang mendaftar. Ada sekitar dua puluh calon yang mendaftar. Ada yang dulu pernah jadi dirut Telkom, dosen perguruan tinggi negeri dan swasta dan masyarakat umum. Malahan ada karyawan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan saat itu bekerja di Singapura, Amerika, Jerman dan lain-lain ikut mendaftar.

Malah ada yang mendaftar seorang PhD (doctor) bidang teknologi informasi yang usianya masih sekitar tiga puluh lima tahun. Dan ada pula ahli bidang teknologi informasi yang telah bekerja dibidangnya selama lebih dua puluh tahun di Amerika.

Tentu tidak mudah memilih diantara pendaftar tersebut. Karena rata-rata mereka betul-betul ahli di bidangnya. Akhirnya Setelah melalui berbagai tes sampai dengan terakhir wawancara dengan pansel diputuskan tiga orang calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada Menteri Kominfo. Dari usulan pansel tersebut kemudian Menteri Kominfo mengusulkan kepada Presiden. Akhirnya dengan surat keputusan Presiden dipilih yang sampai saat ini menjabat dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan.

Kemudian bagaimana dengan pengisian calon dua direktur di lingkungan Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yaitu direktur Penataan Sumber Daya dan Direktur Operasi Sumber Daya. Karena jabatan direktur itu setingkat jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama perlu syarat bagaimana kalau diisi dari ASN dan kemudian dari unsur TNI-Polri. Karena di Kominfo sudah beberapa kali pejabat tinggi diisi dari kalangan TNI maka sudah mempunyai pengalaman. Sejak reformasi ada tiga orang pejabat tinggi kebetulan dari kalangan TNI yaitu Inspektur Jenderal. Yang pertama adalah Mayor Jenderal Purwaka. Kemudian yang kedua Mayor Jenderal Idris Gasing. Dan kemudian Mayor Jenderal (Mar) Agung Widjajadi.

Demikian juga kalau kita lihat pengalaman akhir-akhir ini yang terjadi pada jabatan Irjen Perindustrian. Kebetulan yang menjabat sekarang adalah Irjen (Pol) Setyo Wasisto mantan Divisi Humas Polri. Kebetulan yang bersangkutan dulu teman saya waktu Lemhannas di tahun 2010. Sebelum mencapai usia pensiun lima puluh delapan yang bersangkutan melimpah menjadi ASN. Dari segi karier tentu menguntungkan karena usia pensiun pejabat tinggi di Kementerian dan lembaga adalah enam puluh tahun. Sehingga akan memperpanjang usia pensiun kalau melimpah menjadi ASN kemudian menjadi pejabat tinggi.

Dari pengalaman tersebut, dan yang saya ketahui dari Irjen Kominfo maupun Irjen Perindustrian sebelum dilantik tentu harus alih tugas dulu menjadi PNS atau ASN. Karena Kominfo dan Perindustrian bukan salah satu Kementerian atau Lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI-Polri aktif.

Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan,anggota TNI/Polri pada dasarnya tidak dapat menduduki jabatan struktural di instansi sipil. Hal ini dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Namun demikian, dalam pasal yang sama, Undang-Undang tersebut memberikan kemungkinan bagi anggota TN-PolriI untuk menduduki jabatan struktural diantaranya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretariat Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan Search and Rescue Nasional; Badan Narkotika Nasional;  Mahkamah Agung.

Tentu pada lembaga tersebut kalau TNI-Polri aktif diangkat menduduki jabatan setingkat direktur akan naik pangkatnya secara otomatis menjadi bintang satu. Demikian juga kalau eselon satu bintang tambah lagi.

Tentu persoalnya saat jumlah TNI-Polri aktif yang berkarier dibandingkan dengan jumlah  SDM yang tersedia tidak seimbang. Terbukti masih demikian banyak perwira tinggi TNI-Polri yang tidak mendapatkan jabatan. Kalau di masa Orde Baru hampir tidak ada masalah dengan karier TNI-Polri. Adanya Dwi Fungsi ABRI salah satunya ABRI bisa masuk di hampir jabatan apa saja. Bisa menjadi pimpinan daerah, sekjen, dirjen, anggota DPR, DPRD sampai dengan kepala desa. Tentu sekarang kondisi berbeda. Oleh sebab itu perlu konsep penyelesaian yang berkelanjutan bukan sementara atau misal obat aspirin. Tidak menghilangkan sumber sebabnya.

Apakah perwira tinggi TNI-Polri yang melimpah lembaga sipil menjadi senang? Jawaban itu sangat relatif. Pernah saya bertanya kepada salah satu mantan gubernur dari kalangan militer. Salah satu pertanyaan saya waktu itu, ”Wah Bapak sudah mencapai bintang dua dan gubernur lagi.” Apa jawabnnya, ”Ok Pak Prawoto saya masih beruntung. Namun kalau saya boleh memilih, ketika saya masuk menjadi taruna mimpi saya adalah menjadi panglima. Taruna itu mimpinya menjadi panglima. Ketika saya waktu itu diberitahu akan ditugaskan menjadi gubernur hati saya menangis.” Oh, ya. Saya langsung terhenyak dan baru mengerti!!!! (*/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here