Tinjau Sekolah Terdampak Banjir, Mendikbud Ingat Masa Kecil

117

MADIUN – Masa kecil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak luput dengan problem banjir. Dulu, menteri asli Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, itu sering terganggu banjir di Balerejo dan sekitarnya. Tapi tak separah kali ini. ‘’Saya dulu kalau berangkat sekolah ke Kota Madiun sulit. Mulai Balerejo hingga Nglames tidak bisa dilewati kendaraan,’’ kenang Muhadjir di sela kunjungannya ke sekolah-sekolah terdampak banjir di Kabupaten Madiun kemarin (11/3).

Meski tinggal di kawasan langganan banjir, pejabat 62 tahun itu tetap bersekolah dengan moda transportasi kereta api dari Caruban ke Madiun. ‘’Semoga dengan pencegahan pemerintah kali ini, tidak akan ada lagi banjir parah,’’ harapnya.

Mendikbud meninjau delapan satuan pendidikan terdampak banjir di Balerejo dan Mejayan. Kali pertama rombongan mendatangi SMPN 1 Balerejo. Dia melihat kondisi sejumlah ruangan yang sempat tergenang, Rabu lalu (6/3). Kecuali plafon kelas yang jebol karena termakan usia, nihil bangunan rusak akibat banjir. Didampingi Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Sodik Hery Purnomo juga berinteraksi dengan anak-anak TK/SDN Glonggong. Di sana, banyak buku basah yang dijemur di halaman sekolah. Muhadjir meminta anak-anak melafalkan Pancasila, juga sempat mengajar di kelas. ‘’Saya ingin suntikkan semangat,’’ kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Sebelum mendatangi sekolah, rombongan Kemendikbud terlebih dulu singgah di posko penanganan banjir di kantor Kecamatan Balerejo. Kaji Mbing –sapaan bupati Madiun–  memberi paparan singkat terkait kronologis, temuan hasil penyusuran Sungai Jerohan, jumlah warga terdampak, hingga taksiran kerugian. Anggaran negara saat ini dinilai tidak akan cukup untuk menormalisasi sungai. Sebagai gantinya, mengambil langkah preventif. Yakni, memupuk kepedulian kebersihan sungai lewat sistem pembelajaran.

Muhadjir mengungkapkan, gerakan kebersihan sungai ada dalam kurikulum pendidikan saat ini. Yakni, tentang mitigasi bencana. Namun, bentuknya bukan mata pelajaran (mapel), melainkan kegiatan di luar kelas. Lingkup pembelajaran menyasar seluruh jenjang pendidikan. Materi berisi tentang lingkungan sungai dan langkah penanganan kala terjadi banjir. Pembelajaran mitigasi bencana didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat penghargaan sekolah adiwiyata. ‘’Pembelajaran mitigasi bencana terus digalakkan di tingkat nasional,’’ ujarnya.

Kemendikbud telah menjalin kerja sama dengan relawan Kemensos dan taruna tanggap bencana (tagana) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kerja sama itu berkaitan dengan para pengajar mitigasi bencana. Kerja sama tidak cuma sisi sumber daya manusia (SDM), melainkan bahan materi pembelajaran. Bahkan, pemerintah pusat menggandeng UNICEF. ‘’Daerah tinggal mengaplikasikan. Kalau perlu dibuat lomba antarsekolah karena banjir ini persoalan nasional,’’ tuturnya.

Sodik mengatakan, pembelajaran mitigasi bencana sungai telah diterapkan lewat Pramuka. Ekstrakurikuler itu secara tidak langsung juga mengajarkan kebersihan sungai. Di sisi lain, ada jalinan kerja sama mitigasi bencana dengan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Fokusnya di titik rawan bencana seperti Kecamatan Kare. ‘’Pendidikan lingkungan hidup ke depannya terus ditingkatkan,’’ ucapnya.

Di SMPN 1 Balerejo, Muhadjir dikejutkan pemandangan jebolnya plafon dua ruang kelas yang masih digunakan kegiatan belajar-mengajar (KBM). Daun jendela kayu salah satu kelasnya pun lapuk termakan rayap. ‘’Kok jebol semua atapnya? Pak Kadisbud (Sodik Hery Purnomo, Red) ini kok kenapa dibiarkan sampai seperti ini,’’ katanya mengamati plafon bolong yang di bawahnya ada siswa belajar.

Muhadjir meminta pemkab lebih perhatian terhadap kondisi sekolah. Tidak hanya di SMPN 1 Balerejo, tapi secara keseluruhan. Jangan sampai ada fasilitas belajar yang rusak parah. Mengingat bantuan dana alokasi khusus (DAK) selalu diberikan setiap tahunnya. Terlepas itu, dia mengapresiasi pemkab yang sudah menganggarkan 22 persen APBD untuk pendidikan. Melebihi amanat undang-undang minimal 20 persen. ‘’Saya ke sini (SMPN 1 Balerejo, Red) lagi harus sudah kondisi baik,’’ tegasnya.

Sodik mengatakan, rehabilitasi gedung sekolah rusak sebetulnya telah diusulkan. Namun, tidak bisa meng-cover secara keseluruhan karena kebutuhan sangat besar. Keterbatasan anggaran itu disiasati dengan perbaikan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). ‘’Kami berharap ada keterlibatan pihak swasta dan lainnya,’’ ucapnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here