Tiket Pesawat Mahal – Pemerintah Perlu Intervensi

29

Oleh: Suprawoto (Bupati Magetan)

Sejak sebelum lebaran, sampai dengan sesudah lebaran menjadi isu hangat tentang harga tiket pesawat yang mahal. Malahan ada berita kalau menuju sebuah kota dalam negeri harga tiket pesawat sampai dengan 24 juta rupiah. Tentu harga sebesar itu kalau tidak cermat menjadikan membaca sepintas akan percaya. Begitu mahalnya harga tiket pesawat untuk menuju ke sebuah kota.

Tentu kalau saya tidak percaya begitu saja. Karena tiga belas tahun saya mondar-mandir Jakarta- Surabaya ketika masih dinas di Jakarta dulu. Sudah tahu dan hafal. Harga segitu kalau kita beli di aplikasi online, pasti di maskapai yang bukan low cost. Dan tentu karena beberapa kali transit. Di aplikasi tersebut, kita ditawarkan harga tiket mulai yang paling murah di deretan atas sendiri. Dan paling bawah yang semakin mahal. Yang paling mahal sampai dengan 24 juta tadi, pasti karena beberapa kali transit berputar-putar di beberapa kota. Karena yang direct atau langsung sudah habis. Yang namanya mesin tentu dicarikan beberapa alternatif, dengan resiko mengambil rute berputar-putar dan harganya mahal.

Kalau kita tengok ke belakang perkembangan maskapai di Indonesia, dulunya penerbangan memang diperuntukkan untuk orang yang berkantong. Karena memang investasi yang mahal. Dan stadart operasional yang ketat dan harus dipenuhi, tentu memerlukan biaya mahal.

Kehadiran era reformasi, mengubah pula cara pandang pemerintah. Kalau sebelumnya hanya ada 5 maskapai penerbangan dengan sekitar 10 juta penumpang yang diangkut setiap tahunnya. Setelah kebijakan tersebut menjadi 25 maskapai penerbangan dengan jumlah penumpang yang diangkat sekitar 30 juta setahunnya.

Dengan derugalasi di dunia penerbangan ini hadir maskapai berbiaya rendah atau low cost. Kehadiran maskapai berbiaya rendah pertama seperti Lion sekitar awal akhir 1999  dengan pesawat bekas Boeing 737-200 dan kemudian ditambah jenis MD-80 membuat revolusi penerbangan di Indonesia. Dengan slogan We make people fly seolah memutus persepsi masyarakat bahwa dunia penerbangan adalah hanya diperuntukkan bagi masyarakat berduit. Dengan ditunjang mulai berkembangnya teknologi khususnya internet, memudahkan untuk merealisasikan penerbangan low cost.

Tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan naik pesawat tidak lebih mahal dari naik kereta api kelas eksekutif. Bayangkan sekitar tahun 2005 saya naik pesawat low cost ini pernah hanya dikenakan biaya di bawah 200 ribu rupiah dari Jakarta ke Surabaya. Bandingkan dengan naik kereta api kelas eksekutif sekitar 500 ribu. Tentu dalam waktu singkat sekali penerbangan low cost ini berkembang sangat pesat.

Banyaknya penerbangan low cost yang kemudian bermunculan di Indonesia menjadikan persaingan menjadi sangat ketat. Banyak yang kemudian mensinyalir mengabaikan standart keselamatan yang mestinya menjadi prioritas pertama di dunia penerbangan. Tidak mengherankan kemudian sering terjadi kecelakaan di dunia penerbangan di Indonesia. Baik dalam katagori sampai menimbulkan banyak korban jiwa maupun hanya kerusakan pesawat. Sampai-sampai beberapa maskapai Indonesia tidak boleh terbang ke Eropa.

Sebagaimana dalam hukum, dengan persaingan yang ketat tersebut, akhirnya banyak juga yang berguguran. Maskapai yang Berjaya waktu itu seperti Batavia, Adam Air, Merpati dll akhirnya tinggal nama. Malahan akhir-akhir ini seperti Sriwijaya Air harus beralih manajemen. Praktis dunia penerbangan di Indonesia dikendalikan oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia yang notabene milik pemerintah dan Lion dari swasta. Dalam istilah persaingan usaha disebut duopoli. Karena hanya dua maskapai ini yang mengendalikan dunia penerbangan di Indonesia sampai saat ini. Gampang main mata. Kalau hanya satu penerbangan disebut monopoli.

Saya jadi ingat dulu di dunia telekomunikasi. Sebelumnya di Indonesia hanya satu operator di bidang telekomunikasi yaitu PT Telkom. Karena hanya satu operator maka PT Telkom monopoli di dalam pelayanan. Karena tidak ada pesaing menjadikan terlena. Boleh dikatakan kemudian menjadi sangat minim inovasi. Agar kemudian terjadi persaingan kemudian pemerintah mendirikan PT Indosat. Harapannya agar terjadi kompetisi yang sehat. Namun dalam perjalanan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Kedua institas pemerintah ini seperti main mata.

Untuk menyikapi agar terjadi persaingan yang sehat, akhirnya dibukalah kran berusaha di bidang telekomunikasi. Bermunculanlah kemudian operator baru. Jumlahnya saja waktu itu lebih dari sepuluh operator telekomunikasi. Namun sayangnya hampir 80% pangsa pasar dikuasai oleh dua operator besar. Sisanya yang 20% diperbutkan oleh beberapa opartor. Tentu ini menjadi tidak sehat. Dan parahnya kok ya semua operator tersebut seperti main mata. Pangsa pasar yang besar, jumlah operator yang banyak ternyata tidak serta merta menurunkan tarif. Malahan terkesan mahal. Malahan sebelum April 2008 tarif tilpon di Indonesia masuk kategori paling mahal di dunia. Tentu ini mengherankan siapa saja.

Saya ingat waktu itu, ketika saya masih bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan Januari 2008 Pak Manteri mengumpulkan semua operator telekomunikasi di ruang rapat lantai 7 kementerian. Selama saya menjadi pejabat tinggi di Kementerian, baru kali itu mengikuti rapat yang paling singkat. Tidak lebih dari sepuluh menit.

Ketika semua undangan sudah hadir, kemudian menteri masuk ruangan dan memimpin rapat. Setelah mengucap salam, beliau langsung bicara singkat. Isinya begini,Saya tidak habis pikir mengapa tarif tilpon Indonesia termasuk kategori paling mahal di dunia. Pasar terbuka luas. Jumlah operator banyak. Mestinya terjadi kompetisi. Menurut kajian yang kami lakukan tidak semestinya tarif tilpon di Indonesia mahal. Oleh sebab itu, saya hanya satu. Saya minta mulai bulan April 2008 tarif tilpon harus turun!!!!!!. Awas kalau tidak turun. Mau main kasar atau main halus. Kalau mau main halus sekali lagi mulai bulan April 2008 harus turun. Kalau tidak mau turun akan saya masukkan buku inting-inting/istilah bahasa Jawa buku catatan ancaman.

Habis berbicara demikian menteri langsung menutup rapat. Tentu saja semua peserta rapat tertegun dan terbengong-bengong. Tapi ternyata hasilnya cos pleng. Para pembaca tentu masih ingat sekitar bulan Maret 2008 kemudian banyak terpampang iklan operator telekomunikasi yang bunyinya kira-kira,Mau tilpon sampai telingan panas tariff 0,00000.rupiah.

Belajar dari peristiwa tersebut, tentu dengan tarif tiket pesawat yang mahal tersebut pemerintah harus turun tangan. Demikian juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memang tugasnya akan melakukan penyelidikan setelah Hari Raya ini.  Malahan sebelum upaya turun tangan pemerintah, dan KPPU, pimpinan dan para petinggi pemerintah sudah mau mewacanakan akan mengijinkan maskapai asing masuk ke Indonesia. Sehingga akan terjadi persaingan yang sehat. Kalau terjadi persaingan sehat, konsumen yang mendapat keuntungan. Karena semua berlomba untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi.

Itulah mekanisme pasar di era liberal seperti sekarang ini. Namun apabila mekanisme pasar tidak bekerja secara benar, kewajiban pemerintah harus turun tangan seperti kasus di dunia telekomunikasi tersebut di atas. Bukankah tugas pemerintah itu mengatur. Mengatur agar semua berjalan sebagaimana mestinya dan rakyat terlindungi. Dalam kasus harga tiket pesawat, mestinya jatuh pada harga yang wajar. Meskipun pada Hari Raya. Bukan malah sebaliknya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here